BENGKULU//Mediainfopol.com/ Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dikeluhkan petani di berbagai wilayah Bengkulu akhirnya mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Bengkulu. Menindaklanjuti keresahan tersebut, Pemprov menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan kabupaten/kota secara daring dari Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (22/5).
Rapat dipimpin langsung Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, dengan fokus utama memastikan pemerintah hadir memberikan kepastian dan ketenangan kepada para petani sawit yang belakangan terpukul akibat turunnya harga jual TBS di tingkat pabrik dan pengepul.
Dalam arahannya, Mian menegaskan pemerintah tidak ingin ada kepanikan di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, sejatinya diarahkan untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Kita melaksanakan rapat ini untuk memberikan keteduhan dan ketenangan kepada masyarakat bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan melindungi petani di daerah. Pemerintah saat ini membutuhkan transparansi, tidak ada lagi ekspor titip-titip, data yang tidak tercatat di negara, maupun praktik mark up. Ini harus kita berikan pengertian kepada masyarakat,” tegas Mian.
Namun demikian, Pemprov Bengkulu juga tidak menutup mata terhadap gejolak harga yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Mian mengaku penurunan harga sawit yang terjadi secara drastis di sejumlah daerah menimbulkan tanda tanya besar dan perlu ditelusuri secara serius.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala dinas terkait di kabupaten/kota turun langsung ke lapangan dan melakukan pengecekan ke pabrik kelapa sawit (PKS) guna memastikan penyebab turunnya harga di tingkat petani.
“Ini menjadi perhatian bagi kepala dinas di daerah agar pabrikan kelapa sawit tidak sekonyong-konyong menjatuhkan harga di tingkat petani sebelum ada kebijakan resmi. Apalagi penurunannya sangat drastis,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Bengkulu tidak ingin ada praktik sepihak yang merugikan petani sawit. Pemerintah daerah juga mendorong adanya transparansi tata niaga sawit agar harga di tingkat petani tetap terkendali dan tidak dimainkan pihak tertentu.
Mian turut menegaskan bahwa kebijakan yang ditempuh Pemerintah Pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto diyakini bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi nasional, termasuk sektor perkebunan sawit yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Bengkulu.
“Kita yakin kebijakan Presiden Prabowo ini untuk mengontrol ekonomi kita,” imbuhnya.
Saat ini, harga ketetapan TBS sawit Bengkulu berada di angka Rp3.465 per kilogram. Namun fakta di lapangan menunjukkan harga di tingkat pabrik maupun pengepul dalam dua hari terakhir mengalami penurunan tajam, memicu keresahan petani di sejumlah kabupaten penghasil sawit.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah bergerak cepat agar gejolak harga tidak semakin membebani petani, terlebih sawit masih menjadi sumber penghidupan utama bagi ribuan keluarga di Bengkulu.
(M.Harus ak)