REJANG LEBONG//Mediainfopol.com/ Ketimpangan akses digital di Kecamatan Kota Padang bukan lagi sekadar keluhan, melainkan potret nyata kelalaian yang terus dibiarkan. Di saat daerah lain berlari mengejar transformasi digital, warga di wilayah ini justru masih bergulat dengan keterbatasan jaringan internet yang nyaris tidak layak.
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam. Warga menilai Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintah Provinsi Bengkulu belum menunjukkan keseriusan dalam menghadirkan infrastruktur digital yang merata. Padahal, akses internet saat ini bukan lagi fasilitas pelengkap, melainkan kebutuhan dasar.
Seorang guru di salah satu sekolah di Kecamatan Kota Padang, yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan kritik keras terhadap kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa dunia pendidikan di wilayahnya seperti “dipaksa berjalan mundur” di tengah tuntutan zaman.
“Kami ini seperti dipaksa tetap hidup di era manual, sementara yang lain sudah serba digital. Pemerintah harus sadar, tanpa internet kami tertinggal jauh,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, berbagai kegiatan penting di sekolah mulai dari pendaftaran siswa baru hingga pengolahan data masih dilakukan secara manual. Situasi ini bukan hanya memperlambat proses, tetapi juga membuka celah kesalahan yang seharusnya bisa dihindari dengan sistem digital.
“Semua sekarang serba online, tapi kami tidak punya akses. Ini bukan sekadar menyulitkan, tapi sudah merugikan kami sebagai tenaga pendidik dan juga siswa,” lanjutnya.
Ironisnya, keterbatasan internet diperparah oleh kondisi listrik yang tidak stabil. Pemadaman yang kerap terjadi membuat wilayah ini semakin terisolasi. Saat listrik padam, jaringan komunikasi ikut lumpuh total telepon sulit, internet apalagi.
“Kalau listrik mati, kami benar-benar terputus. Tidak ada internet, sinyal pun hilang. Ini seperti hidup di daerah yang tidak tersentuh pembangunan,” keluhnya.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan. Warga menilai, jargon transformasi digital yang kerap digaungkan terasa hampa jika masih ada wilayah yang bahkan belum menikmati akses internet yang layak.
Desakan kini semakin tegas: pemerintah tidak bisa lagi menunda. Dibutuhkan langkah konkret, bukan sekadar rencana di atas kertas. Tanpa intervensi serius, Kecamatan Kota Padang akan terus tertinggal, bukan karena ketidakmampuan warganya, tetapi karena abainya kebijakan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka ketimpangan digital bukan hanya akan memperlebar jurang pembangunan, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa sebagian masyarakat masih tertingal maju di negeri yang mengaku tengah bergerak maju.
(M.Harus ak)