Lubuklinggau//media infopol.com/Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Lubuklinggau, Herdawan, secara resmi membuka kegiatan pembentukan Forum Anak Masa Bakti 2024-2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi anak-anak dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kota Lubuklinggau.

Menyampaikan apresiasi atas kinerja pengurus forum anak sebelumnya (2021-2024), Kepala DP3APM Kota Lubuklinggau, Heri Suryanto, mengatakan bahwa mereka telah melaksanakan tugas dengan sangat baik dan telah aktif membantu Pemerintah Kota Lubuklinggau, terutama dalam upaya pembentukan Kota Layak Anak (KLA).

Sementara itu, Asisten III Herdawan, dalam arahannya, menekankan pentingnya forum anak sebagai sarana untuk memfasilitasi komunikasi antar sekolah serta untuk menggalang kegiatan positif bagi anak-anak. Dengan demikian, diharapkan generasi penerus Kota Lubuklinggau akan muncul sebagai pemimpin yang tangguh di masa depan.

Hari ini, kita menginginkan bahwa melalui forum anak, peran dan fungsi kita semua akan menjadi lebih berarti. Kami menekankan pentingnya menghindari tindakan negatif seperti tawuran dan sejenisnya. Keberhasilan Lubuklinggau sebagai Kota Layak Anak adalah juga berkat kontribusi dan partisipasi aktif dari para anak-anak,” ungkap Herdawan.

Dengan pembentukan Forum Anak Masa Bakti 2024-2026 ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak, serta mendorong terciptanya kota yang lebih aman, berkelanjutan, dan berkembang secara holistik bagi generasi mendatang.(M.Harus ak)

 

You missed

Kepala BKN ke Jember, Apresiasi Kebijakan Pengangkatan Ribuan PPPK Diskominfo Jember – Pemerintah Kabupaten Jember kembali menegaskan posisinya sebagai daerah yang berani mengambil langkah strategis dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan olahraga bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang digelar di Alun-Alun Nusantara Jember, Jumat (9/1/2026). Kehadiran Kepala BKN Pusat di Jember menjadi penanda penting sekaligus pengakuan nasional atas kebijakan progresif Pemkab Jember dalam memperjuangkan kepastian status pegawai, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu. Jember tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah pengangkatan P3K paruh waktu terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 8.000 orang. Bupati Jember, Gus Fawait, menyampaikan bahwa kunjungan Kepala BKN ke Jember merupakan bentuk apresiasi sekaligus penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. “Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Kepala BKN Pusat. Beliau datang ke Jember sebagai bentuk komitmen dan apresiasi karena Jember hari ini memperjuangkan nasib PPPK dan PPPK paruh waktu terbesar di Indonesia,” ujar Gus Fawait. Ia mengakui bahwa pengangkatan ribuan PPPK berdampak signifikan terhadap kondisi fiskal daerah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD sepakat bahwa kejelasan status pegawai yang telah mengabdi selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun adalah bentuk penghormatan terhadap pengabdian. Gus Fawait juga menegaskan kebijakan Pemkab Jember yang tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam APBD Tahun Anggaran 2026. “Di saat pemerintah provinsi dan banyak kabupaten/kota lain melakukan penyesuaian bahkan pemotongan TPP, Jember memilih mempertahankan TPP. Ini berarti secara rasio APBD, Jember justru melakukan penguatan kesejahteraan ASN,” jelasnya. Kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan DPRD Jember dan diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga motivasi, integritas, serta kualitas pelayanan publik. “Sebagai bentuk komitmen, insya Allah ASN Jember akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” imbuh Gus Fawait. Sementara itu, Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh memberikan apresiasi tinggi atas keberanian dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperjuangkan ASN dan P3K. “Pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu di Jember berjalan sangat baik. Delapan ribu PPPK paruh waktu itu angka yang sangat besar, salah satu yang terbesar di Indonesia,” ujar Prof. Zudan. Ia menilai kebijakan Jember sebagai contoh konkret keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengabdian pegawai, sekaligus bukti keseriusan kepala daerah dalam membangun birokrasi yang manusiawi. “Ini adalah wujud perjuangan luar biasa. Maka mari kita bantu Bupati dan Wakil Bupati Jember dengan cara meningkatkan kinerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya. Kegiatan olahraga bersama ini menjadi lebih dari sekadar agenda kebersamaan. Ia menjelma sebagai simbol kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem kepegawaian yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada pengabdian. Melalui pengangkatan PPPK terbesar secara nasional, kebijakan mempertahankan TPP, serta penataan administrasi kepegawaian, Kabupaten Jember menegaskan diri sebagai daerah yang berani mengambil risiko fiskal demi kepastian status, martabat, dan masa depan para ASN.