PGRI Jember Launching PGRI Forward, Perkuat Kompetensi dan Advokasi Guru
JEMBER — Mediainfopol.com
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember menggelar sejumlah agenda organisasi yang menjadi bagian dari penguatan program kerja sekaligus peningkatan kapasitas guru.
Ketua PGRI Kabupaten Jember, Husnul Yakin, S.Pd., M.Pd., mengatakan, kegiatan tersebut mencakup launching PGRI Forward serta penyusunan program kerja organisasi melalui agenda Konferensi Kabupaten (Konker) dan Rapat Pimpinan (Rapim).
Menurut Husnul, PGRI Forward merupakan program nasional yang digagas Pengurus Besar PGRI. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam bidang teknologi informasi, termasuk pengenalan kecerdasan artifisial (AI) dan coding.
“PGRI Forward ini merupakan program nasional dari PB PGRI. Ke depan, di Jember juga akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan program tersebut,” ujar Husnul.
Selain launching PGRI Forward, PGRI Jember juga membahas program kerja organisasi. Husnul menjelaskan, agenda tersebut seharusnya dilaksanakan lebih awal, sekitar Februari atau Maret. Namun, karena padatnya kegiatan organisasi, pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada September.
Ia menyebut program kerja tersebut penting sebagai pijakan organisasi dalam menjalankan kegiatan, meskipun masa kepengurusan pada tahun berjalan tinggal beberapa bulan.
“Paling tidak program kerja ini menjadi dasar sekaligus payung bagi kami dalam melaksanakan kegiatan organisasi,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, PGRI Jember juga menghadirkan sejumlah pihak, antara lain perwakilan PGRI Provinsi, DPRD Kabupaten Jember melalui Komisi D, unsur pemerintah daerah, serta BKPSDM.
Salah satu agenda pembahasan adalah persoalan peta jabatan serta alih status PPPK, termasuk pembahasan mengenai PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dan peluang pengalihan status PPPK penuh waktu menjadi PNS sesuai ketentuan yang berlaku.
Husnul mengatakan, PGRI Jember akan terus menyuarakan kepentingan guru, terutama berkaitan dengan keberlanjutan status dan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Harapan kami, pada 2027 guru PPPK penuh waktu di Jember dapat menjadi PNS secara keseluruhan. Tentu ada kriteria dan ketentuan, termasuk masa kerja, yang harus menjadi pertimbangan,” katanya.
Sementara bagi guru yang masih berstatus PPPK paruh waktu, PGRI Jember juga berharap agar ke depan dapat memperoleh kesempatan menjadi PPPK penuh waktu sesuai kebijakan pemerintah dan ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan kepegawaian, PGRI Jember juga menyiapkan sejumlah program organisasi. Salah satunya adalah pendidikan dan pelatihan paralegal melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI.
Program tersebut rencananya akan dilaksanakan di tingkat cabang. Tujuannya agar setiap cabang memiliki pemahaman dasar dalam menangani persoalan hukum yang berkaitan dengan guru dan anggota PGRI.
“Di setiap cabang ada bidang advokasi. Nantinya akan diberikan pendidikan dan pelatihan, sehingga ketika ada persoalan, cabang tidak kesulitan dalam mengambil langkah awal,” terang Husnul.
Menurutnya, berbagai agenda tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan organisasi PGRI Jember, sekaligus memastikan keberadaan organisasi tetap memberikan manfaat nyata bagi para guru dan anggotanya.
(Nurdiansyah)