LUBUKLINGGAU// Mediainfopol. com/Penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana persampahan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuklinggau semakin memanas. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau akhirnya mengambil langkah tegas dengan menahan tiga orang tersangka berinisial DNF, HP, dan CAN, Selasa (17/11/2026).
Ketiganya kini harus berhadapan dengan proses hukum setelah penyidik mengungkap dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran persampahan Tahun Anggaran 2023–2024 senilai Rp7.590.202.150 atau sekitar Rp7,59 miliar.
Lebih mencengangkan, perkara yang berkaitan dengan pelayanan kebersihan kota ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1,5 miliar.
Salah satu tersangka berinisial CAN diketahui merupakan Manajer SPBU 24.316.135 Lubuklinggau. Keterlibatan pihak SPBU dalam perkara ini semakin menambah sorotan terhadap dugaan penyimpangan dalam rantai pengadaan BBM untuk operasional kendaraan persampahan.
Anggaran miliaran rupiah tersebut sejatinya diperuntukkan bagi dua kegiatan utama, yakni pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas kendaraan persampahan serta pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan.
Namun, alih-alih sepenuhnya digunakan sesuai peruntukan, hasil penyidikan tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lubuklinggau justru menemukan sejumlah indikasi penyimpangan yang kini menyeret tiga orang ke meja proses hukum.
Kasi Intel Kejari Lubuklinggau mengungkapkan, penyidik menemukan dugaan penggunaan anggaran untuk pembelian BBM alat berat yang diketahui dalam kondisi rusak dan tidak beroperasi.
Tak berhenti di situ, penyidik juga menemukan dugaan penggunaan kupon BBM secara berlebihan, disertai tanda tangan palsu. Bahkan, sejumlah kupon BBM diduga dialihkan kepada pihak lain.
Temuan tersebut menjadi persoalan serius. Sebab, anggaran yang seharusnya menopang operasional armada persampahan justru diduga menjadi ladang penyimpangan.
“Pada kegiatan pengadaan BBM dan pelumas, penyidik menemukan dugaan penggunaan anggaran untuk pembelian BBM alat berat yang dalam kondisi rusak dan tidak beroperasi. Selain itu, ditemukan dugaan penggunaan kupon BBM secara berlebihan, disertai tanda tangan palsu. Bahkan, terdapat kupon BBM yang diduga dialihkan kepada pihak lain,” ungkap Kasi Intel saat diwawancarai sejumlah awak media, Selasa (17/11/2026).
Penahanan DNF, HP, dan CAN menjadi babak penting dalam pengungkapan perkara ini. Publik kini menunggu sejauh mana penyidik membongkar aliran penggunaan anggaran, mekanisme pencairan, hingga pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari praktik tersebut.
Kasus ini juga menjadi peringatan keras bahwa anggaran pelayanan publik bukan ruang bebas untuk dipermainkan. Dana persampahan menyangkut kepentingan masyarakat dan kebersihan kota, sehingga setiap rupiah yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, masyarakat menanti pembuktian di pengadilan sekaligus berharap penanganan perkara tidak berhenti hanya pada tiga tersangka. Jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan keterlibatan pihak lain, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.(M.Harus ak)