BENGKULU//Mediainfopol.com/ Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk melancarkan perang terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Gubernur Bengkulu Helmi Hasan secara tegas mengingatkan seluruh kepala daerah, pimpinan legislatif hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak menjadikan Pakta Integritas sekadar formalitas dan ritual tanda tangan tanpa bukti nyata.
Peringatan keras itu disampaikan Helmi Hasan saat memimpin penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (10/11/2026). Kegiatan tersebut melibatkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan DPRD provinsi serta kabupaten/kota, hingga seluruh kepala OPD Pemprov Bengkulu.
Pesannya jelas: tidak boleh lagi ada ruang bagi praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bumi Merah Putih.
Helmi secara terbuka menyinggung persoalan kepala daerah yang tersandung masalah hukum, khususnya kasus tindak pidana korupsi. Ia menginginkan kejadian serupa tidak kembali mencoreng wajah pemerintahan di Provinsi Bengkulu.
“Hari ini kita siap mengubah hal-hal buruk yang selama ini terjadi di Provinsi Bengkulu, terutama terkait kepala daerah yang tersandung persoalan hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Kita ingin ke depan pemerintahan berjalan dengan baik, bersih, dan berintegritas,” tegas Helmi.
Pernyataan tersebut bukan sekadar ajakan menjaga citra pemerintahan. Sebab, menurut Helmi, integritas seorang pejabat harus dibuktikan melalui tindakan, terutama dalam mengelola uang rakyat.
Ia menegaskan, pengelolaan anggaran pemerintah tidak boleh berlangsung tertutup. Setiap penggunaan uang negara harus dapat diketahui, dipantau, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Penandatanganan Pakta Integritas ini jangan hanya menjadi seremonial. Kita ingin pemerintahan yang terbuka, terutama dalam persoalan anggaran. Masyarakat harus bisa mengetahui dan melihat bagaimana anggaran dikelola. Tidak boleh ada permainan KKN, apalagi korupsi. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Pernyataan Gubernur tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pejabat agar tidak bermain-main dengan kewenangan dan anggaran publik. Jabatan bukan tempat mencari keuntungan pribadi, apalagi menjadi pintu masuk memperkaya kelompok tertentu.
Peringatan serupa disampaikan Plt.Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Andi Purwana. Ia menegaskan bahwa Pakta Integritas merupakan tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Menurutnya, seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan kepala OPD harus menjadikan komitmen tersebut sebagai pegangan dalam menjalankan amanah pemerintahan.
“Komitmen Pakta Integritas yang nantinya ditandatangani oleh seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, DPRD provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh kepala OPD merupakan komitmen Bapak dan Ibu kepada masyarakat dan juga kepada Sang Pencipta. Jadikan momentum ini sebagai sesuatu yang sakral agar kita semua senantiasa menjaga diri dan terhindar dari proses hukum, khususnya tindak pidana korupsi,” ungkap Andi.
Ia juga mengingatkan agar jangan sampai komitmen antikorupsi hanya lantang diucapkan ketika kegiatan berlangsung, tetapi hilang saat pejabat mulai menjalankan kewenangannya.
“Acara ini kami selenggarakan agar dapat terus menekankan dan mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian untuk selalu menjaga komitmen sesuai dengan apa yang nantinya ditandatangani. Jangan sampai komitmen tersebut hanya tertulis di atas kertas, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” tambahnya.
Penandatanganan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Bengkulu Mian, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu Tengku Zulkarnain, Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Andi Purwana, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, unsur DPRD, serta kepala OPD Pemprov Bengkulu.
Kini, tantangan sesungguhnya bukan lagi mengumpulkan pejabat untuk membubuhkan tanda tangan di atas dokumen Pakta Integritas. Tantangan terbesar adalah memastikan komitmen itu benar-benar hidup dalam setiap kebijakan, proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan anggaran daerah.
Masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai mengucapkan janji antikorupsi. Rakyat membutuhkan pemerintahan yang bersih, anggaran yang transparan, pelayanan yang tidak dipersulit, dan pembangunan yang tidak dijadikan ladang kepentingan.(M.Harus ak)