BENGKULU//Mediainfopol.com/ Wakil Gubernur Bengkulu Mian melontarkan peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Ia meminta jajaran birokrasi tidak sekadar menjalankan rutinitas, tetapi benar-benar bekerja serius memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Peringatan itu disampaikan Mian saat memimpin apel bersama ASN dan kepala OPD di halaman Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (2/11).
Di tengah besarnya program pembangunan yang digulirkan pemerintah daerah, Mian menegaskan bahwa komitmen membantu rakyat tidak boleh berhenti sebagai slogan manis dalam pidato. Program harus diwujudkan melalui kerja konkret, pelaksanaan yang tepat sasaran, serta tanggung jawab penuh dari seluruh jajaran pemerintahan.
Sorotan Mian terutama tertuju pada program Bantu Rakyat yang digagas Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama dirinya dan seluruh jajaran pemerintah daerah.
Program tersebut menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dengan anggaran dan cakupan yang disebut jauh lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Namun, besarnya anggaran dan banyaknya proyek tidak akan berarti jika hasilnya tidak benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kalau tidak diingatkan, kebiasaan kita itu seperti menonton wayang. Kita sama-sama mengetahui upaya Bantu Rakyat yang digagas Pak Gubernur dan didukung saya bersama jajaran pemerintah daerah. Kita memfokuskan pembangunan infrastruktur dengan anggaran dan cakupan yang sangat besar dibandingkan periode sebelumnya. Karena itu, seluruh jajaran harus benar-benar serius mengawal pelaksanaannya,” tegas Mian.
Pernyataan tersebut menjadi tamparan bagi jajaran birokrasi agar tidak terlena dengan rutinitas administratif, sementara persoalan mendasar masyarakat masih menunggu penyelesaian.
Mian mengingatkan, infrastruktur bukan sekadar urusan pembangunan fisik atau proyek yang selesai di atas kertas. Kondisi jalan yang rusak di sejumlah wilayah Bengkulu selama ini menjadi hambatan nyata bagi masyarakat, terutama petani dan pekebun yang harus berjuang membawa hasil bumi ke pasar.
Jalan yang buruk membuat distribusi tersendat, biaya angkut membengkak, bahkan berpotensi menekan pendapatan masyarakat.
Karena itu, ia meminta OPD terkait tidak main-main dalam mengawal pembangunan. Pekerjaan harus diselesaikan tepat waktu, dengan kualitas yang benar-benar terjamin.
Jangan sampai proyek dikebut hanya demi mengejar target penyelesaian, tetapi mutu pekerjaan justru dikorbankan. Sebab, masyarakat tidak membutuhkan pembangunan yang sekadar terlihat selesai, melainkan infrastruktur yang bisa digunakan dan bertahan lama.
“Manakala pembangunan ini bisa diselesaikan tepat waktu dan dengan mutu yang baik, maka salah satu persoalan ekonomi biaya tinggi dapat kita atasi. Selama ini masyarakat kesulitan menjual hasil bumi karena terhambat kondisi infrastruktur yang rusak. Dengan infrastruktur yang lebih memadai, distribusi hasil pertanian dan perkebunan akan semakin lancar sehingga biaya ekonomi masyarakat dapat ditekan,” jelasnya.
Mian menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur dari jumlah proyek, besarnya anggaran, atau laporan kegiatan yang disusun OPD.
Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperbaiki kondisi ekonomi rakyat.
Ia meminta seluruh ASN dan kepala OPD meningkatkan disiplin, tanggung jawab, serta keseriusan dalam menjalankan tugas. Setiap program harus dikawal agar tidak berhenti sebagai agenda pemerintahan, tetapi benar-benar menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pesan Mian jelas: birokrasi tidak boleh sekadar sibuk bekerja di balik meja, sementara rakyat masih bergelut dengan persoalan jalan rusak dan mahalnya biaya distribusi hasil bumi.
Program Bantu Rakyat harus menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan hanya menjadi jargon yang berulang dalam setiap kesempatan.
Kini, tantangannya berada di tangan seluruh jajaran pemerintah daerah. Keseriusan ASN dan kepala OPD akan diuji melalui hasil pembangunan yang bisa dilihat, digunakan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat Bengkulu.(M.Harus ak)