BENGKULU//Mediainfoppl.com/ Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai memperkuat “pagar pengawasan” terhadap kekayaan laut yang selama ini rawan dieksploitasi secara ilegal. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Selasa (19/5).
Penandatanganan yang berlangsung di Ruang Rapat Orca, Lantai 11 Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta Pusat, dihadiri langsung Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan.
Kerja sama ini dinilai bukan sekadar seremoni administratif, melainkan langkah strategis memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Bengkulu yang memiliki potensi besar, namun juga menghadapi ancaman serius mulai dari illegal fishing, perusakan ekosistem laut, hingga eksploitasi sumber daya tanpa kendali.
Gubernur Helmi Hasan menegaskan, laut Bengkulu tidak boleh hanya menjadi objek eksploitasi ekonomi jangka pendek tanpa perlindungan yang jelas.
“Laut Bengkulu adalah kekuatan ekonomi rakyat, terutama masyarakat pesisir dan nelayan. Karena itu pengawasan harus diperkuat agar tidak ada lagi pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan merusak sumber daya yang seharusnya diwariskan untuk generasi mendatang,” tegas Helmi Hasan.
Melalui nota kesepakatan tersebut, Pemprov Bengkulu dan Ditjen PSDKP akan memperkuat koordinasi pengawasan wilayah laut, pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas aparat pengawasan, hingga penguatan langkah penindakan terhadap aktivitas perikanan ilegal.
Sinergi ini juga diharapkan mampu mempersempit ruang gerak praktik illegal fishing yang selama ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekonomi nelayan lokal. Sebab, lemahnya pengawasan tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memicu kerugian ekonomi daerah.
Pemprov Bengkulu menilai kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting agar pengawasan sumber daya kelautan tidak berhenti pada dokumen dan formalitas, melainkan benar-benar menghadirkan perlindungan nyata terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan hasil perikanan.
Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu ketahanan pangan dan ekonomi biru, Bengkulu kini didorong untuk tidak hanya menjadi daerah penghasil sumber daya laut, tetapi juga daerah yang mampu menjaga dan mengelolanya secara berkelanjutan.
Dengan kerja sama ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu ingin memastikan bahwa kekayaan laut tidak habis karena lemahnya pengawasan, melainkan menjadi sumber kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat pesisir dan generasi masa depan.(M.Harus ak)