Bojonegoro – mediainfopol.com – Seiring dengan segera dilakukan Rapat kerja daerah dan Konfrensi Daerah (Konferda) pada tanggal 7 Oktober 2023 di Surabaya Dan Rapat kerja Nasional (Rakernas) pada 14-15 Oktober 2023, di jakarta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Projo Jawa timur, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo Bojonegoro , segera menyiapkan persiapan persiapan yang akan segera dilakukan untuk menyambut agenda tersebut.
Dan yang menarik nya agenda yang dilakukan oleh DPD Projo Jawa timur, tersebut menjadi kunci jawaban jawaban siapa yang akan layak menjadi Presiden di Indonesia. Kamis 5/10/2023.
DPC Projo Bojonegoro Yang di nahkodai oleh Mustakim mengatakan, DPC Projo Bojonegoro akan berkonsulidasi dengan tokoh tokoh masyarakat serta steakholder yang ada di Bojonegoro, selain menyerap aspirasi juga akan mendengarkan apa yang kurang selama Republik Indonesia di pimpin Presiden Joko widodo.
“Bojonegoro adalah lumbung energi dimana semua kepentingan nasional ada disini, APBD Bojonegoro sudah tembus 8,5 T, dan kami akan terus berkordinasi dan menjaga kondisi Bojonegoro tetap stabil dan kondusif, meskipun ada beberapa calon Presiden yang sedang memainkan peran politik identitas dan sebagai nya,”ungkapnya.
Imbuhnya, masyarakat saat ini 90 persen mengalami kepuasan di bawah kendali presiden Joko Widodo, namun Bojonegoro adalah penyangga ekonomi, energi di Nasional, namun Bojonegoro masih menjafi Daerah miskin di Jawa timur mau pun ditingkat Nasional.
“Kita punya DBH Migas, kita punya minyak, mungkin serapan ekonomi untuk kerakyatan yang perlu di perluas, atau bisa juga bagi hasil migas diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat Bojonegoro dengan cara, beberapa penganguran dan warga miskin yang perlu dibantu untuk bisa surveiv dibidangnya, regulasi pengentasan kemiskinan dirubah,atau bisa juga bisa Pemerintah me Renegoesasi lagi bagi hasil migas, lebih condong dilakukan untuk Bojonegoro untuk mengurangi kemiskinan, atau Partisipasi interes nya (PI) di evaluasi lagi, agar masyarakat benar benar bisa merasakan PI tersebut “harapnya.
Lanjutnya, setelah COVID 19 Masyarakat miskin di Bojonegoro meningkat dan penganguran bertambah,dan warga benar benar butuh ada peran pemerintah dari Nasional sampai ke Daerah,
“Saat nya pemerintah pusat lebih masiv untuk mengontrol Bojonegoro, misalnya KPK berapa sih APBD Bojonegoro dari tahun 2015 sampai 2023 ini, dibuat apa saja, sekarang kok Devisit 2,2 T, dan KPK bisa melihat sisi dari 2015 sampai 2023,bagaimana sebenarnya bagi hasil migas tersebut dari regulasi dan agrietmen nya , kenapa daerah penghasil tetap miskin, ada apa dengan dana bagi hasil migas dan ada apa dengan Partisipasing interes(PI) ini, Monggo KPK audit APBD Bojonegoro dari 2015 sampai 2023, dari sisi kebijakan maupun dari sisi lainya” harapnya.
Lanjutnya, DPC Projo Bojonegoro sangat tidak setuju ada wacana pemilu dua putaran, mustakim mengajak elit politik untuk melihat sisi buruknya, jangan bukan semata mata partai ingin berkuasa 50 tahun lagi, Bagaimana elit politik melihat kesehatan APBN dan APBD secara meluas bagaimana, secara sosial nya , dan secara politik nya, bila terjadi dua putaran dan tiga poros kekuatan.(calon presiden:red).
“Kalau dua putaran terjadi, politik identitas terjadi dan meluas,radikalisasi terjadi meluas,hukum dari hulu sampai hilir akan terganggu, Partai-Partai besar bisa jadi gurem, itu resikonya, karena hal tersebut sudah terjadi di Jawa timur, dan kondusifitas ekonomi kembali tidak baik, dan akan ada pemborosan APBN dan APBD kita”terangnya.
Menurut mustakim saat nya Politikus Nasional Islah dan tabayun, saatnya merajut dan merawat kebinekaan, dan melawan bersama sama kepentingan asing yang ingin menguasai SDA kita, dan melanjutkan Program Presiden Joko widodo lebih baik.
“Kalau kemarin Pak Budi Ari Ketum Projo akan mendeklarasikan Inisial P dan G dan bila hal tersebut direstui dan di dukung pak Jokowi, maka saya bersama kawan kawan akan maksimal, dan all out bertempur di bawah, dan semoga tidak ada tiga poros, karena kalau ada tiga poros, APBN Boros, APBD Boros Dan ada yang di korbankan, karena DPC Projo bergerak itu karena pak Jokowi,”Pungkasnya.
(Wio/mip.com)