BENGKULU//Mediainfopol.com/ Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengirim pesan tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD): disiplin kinerja tidak bisa ditawar, dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap maksimal meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Penegasan itu disampaikan Helmi saat memimpin rapat bersama seluruh kepala OPD di Balai Raya Semarak, Sabtu (11/4), didampingi Wakil Gubernur Mian. Rapat tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penajaman arah kerja pemerintahan Helmi–Mian, dengan fokus utama mempercepat kualitas layanan hingga ke wilayah terpencil.
Dalam arahannya, Helmi secara lugas meminta jajarannya menghentikan keluhan terkait efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan realitas nasional yang harus dihadapi dengan kinerja, bukan alasan.
“Tidak ada alasan untuk mengeluh. Kebijakan efisiensi terjadi di mana-mana. Indonesia masih sangat baik dibandingkan negara lain. Vietnam saja sudah melakukan perubahan besar dalam struktur pemerintah daerahnya,” tegas Helmi.
Ia menekankan, efisiensi bukanlah penghambat, melainkan instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia menuntut OPD lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
Helmi juga mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini belum seberat tekanan di tingkat pusat. Pernyataan ini sekaligus menjadi dorongan agar OPD tidak kehilangan fokus dalam menjalankan program kerja.
“Kesulitan di daerah belum sebanding dengan yang dihadapi pemerintah pusat. Jadi tidak ada ruang untuk menurunkan kinerja. Justru kita harus bekerja lebih maksimal untuk masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya soal kinerja internal, Helmi turut menyoroti lemahnya respons sebagian OPD terhadap keluhan publik. Ia secara khusus menyoroti persoalan infrastruktur seperti jalan rusak yang kerap menjadi sorotan masyarakat.
Gubernur meminta seluruh OPD aktif memantau media sosial dan kanal pengaduan, serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.
“Saya minta OPD tidak pasif. Pantau keluhan masyarakat, terutama soal jalan rusak dan pelayanan dasar lainnya. Harus sigap, jangan menunggu,” tegasnya.
Rapat ini sekaligus menjadi penegasan arah kepemimpinan Helmi Mian yang menuntut birokrasi lebih responsif, efisien, dan hadir nyata di tengah masyarakat bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif.
(M.Harus ak)