Pro Gus e update Membentuk Satgas infrastruktur Dan Tata Ruang Serta Menurunkan tingkat kemiskinan di kabupaten Jember
Jember, – Mediainfopol.com
Pemerintah Kabupaten Jember resmi membentuk dua satuan tugas (Satgas) terpadu sebagai upaya serius menangani persoalan banjir, infrastruktur, kemiskinan, stunting, serta angka kematian ibu dan bayi. Lauching Satgas digelar di Pendopo Wahyawibawagra, Jember, Sabtu (31/1/2026).
Dua Satgas yang diluncurkan yakni Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang serta Satgas Pengentasan Kemiskinan, Stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kedua Satgas ini dirancang bekerja lintas sektor dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, pembentukan Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang merupakan langkah strategis untuk mengakhiri persoalan banjir yang hampir selalu terjadi setiap musim hujan di sejumlah wilayah Jember.
Menurut Fawait, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial dan tidak efektif jika hanya dibebankan kepada satu OPD. Diperlukan kerja kolaboratif antarinstansi agar permasalahan dapat diselesaikan secara menyeluruh.
“Selain fokus pada banjir, Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang juga bertugas mendorong pemerataan pembangunan jalan, perbaikan gorong-gorong, serta memastikan tata ruang wilayah berjalan sesuai aturan,” ungkapnya.
Satgas ini juga akan memetakan kewenangan jalan di Jember, mulai dari jalan milik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, hingga jalan milik BUMN seperti PTPN dan Perhutani, agar penanganan infrastruktur lebih tepat sasaran.
Bupati menyoroti persoalan tata ruang sebagai salah satu penyebab utama banjir, termasuk dugaan adanya pembangunan perumahan di bantaran sungai yang bahkan telah memiliki sertifikat.
“Kondisi seperti ini harus kita benahi bersama. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan ada langkah tegas demi keselamatan masyarakat,” tegas Fawait.
Dalam struktur Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang, di ukungan Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta OPD terkait lainnya. Evaluasi kinerja akan dilakukan secara rutin setiap minggu.
Selain persoalan infrastruktur, Pemkab Jember juga meluncurkan Satgas Pengentasan Kemiskinan, Stunting, AKI, dan AKB sebagai respons terhadap tingginya angka kemiskinan yang selama bertahun-tahun menempatkan Jember di posisi dua besar di Jawa Timur.
Bupati menegaskan, kemiskinan menjadi akar berbagai persoalan sosial dan kesehatan, termasuk stunting serta tingginya angka kematian ibu dan bayi. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi dan tidak dengan cara-cara lama.
Satgas ini juga dikaitkan dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diproyeksikan mampu menggerakkan perputaran ekonomi daerah hingga Rp4 triliun per tahun.
“Pemkab Jember berharap program tersebut dapat mendorong ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” pungkasnya.
(Nurdiansyah)