Jember Bersama Pemprov Jatim Perkuat Peran Kader Posyandu untuk Wujudkan Generasi Emas Indonesia

JEMBER – Mediainfopol.com

Diskominfo Jember, Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu dihadiri oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, S.E., yang didampingi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Jember, Ghyta Eka Puspita, S.E., M.Sc. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula PB Sudirman pada Senin (24/11/2024) pagi.

Kegiatan ini membahas pemberdayaan kader serta pemberian makanan tambahan bagi balita sebagai upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, yang kali ini dipusatkan di Kabupaten Jember. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan kapasitas serta memperkuat peran kelembagaan Posyandu yang kini telah menjadi lembaga kemasyarakatan tersendiri.

Sasaran kegiatan ini adalah kelembagaan Posyandu yang tersebar di 20 kabupaten dengan harapan mampu menekan dan menurunkan angka stunting di kabupaten/kota khususnya di wilayah Jawa Timur. Di Kabupaten Jember, kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu ini diikuti oleh 250 orang tua beserta balitanya yang akan menerima paket makanan tambahan, serta 20 orang kader Posyandu.

“Kegiatan ini, menurut saya, sangat bermanfaat bagi para kader Posyandu karena dapat meningkatkan peran mereka dalam pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang balita dan penyuluhan gizi. Apalagi sekarang Posyandu telah memiliki enam SPM,” ungkap Arumi Bachsin, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur.

Arumi juga menegaskan bahwa dengan adanya enam SPM tersebut, kader Posyandu menjadi tonggak utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Khusus pada kegiatan kali ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan berupa makanan tambahan bagi balita serta bingkisan untuk para kader sebagai upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Jawa Timur.

“Dibandingkan rumah sakit atau puskesmas, Posyandu biasanya lebih dekat dengan permukiman warga. Hal ini sangat membantu masyarakat di daerah dengan kondisi geografis beragam, seperti pegunungan atau pesisir pantai, di mana jarak menuju fasilitas kesehatan utama dapat mencapai beberapa kilometer,” ujarnya.

Posyandu diharapkan menjadi sistem layanan kesehatan yang paling diandalkan masyarakat karena memiliki jangkauan lebih dekat, beban layanan lebih ringan, serta mencakup pembinaan dan pelayanan kesehatan rutin.

“Kabupaten Jember memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi geografis berupa pegunungan dan pesisir pantai. Karena itu, keberadaan Posyandu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan seperti ini sangat membantu para kader dan berperan penting bagi Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan kesehatan serta menurunkan angka stunting,” tutur Ning Ghyta Eka Puspita, Ketua TP PKK Kabupaten Jember.

 

 

(Nurdiansyah)

You missed

Kepala BKN ke Jember, Apresiasi Kebijakan Pengangkatan Ribuan PPPK Diskominfo Jember – Pemerintah Kabupaten Jember kembali menegaskan posisinya sebagai daerah yang berani mengambil langkah strategis dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan olahraga bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang digelar di Alun-Alun Nusantara Jember, Jumat (9/1/2026). Kehadiran Kepala BKN Pusat di Jember menjadi penanda penting sekaligus pengakuan nasional atas kebijakan progresif Pemkab Jember dalam memperjuangkan kepastian status pegawai, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu. Jember tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah pengangkatan P3K paruh waktu terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 8.000 orang. Bupati Jember, Gus Fawait, menyampaikan bahwa kunjungan Kepala BKN ke Jember merupakan bentuk apresiasi sekaligus penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. “Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Kepala BKN Pusat. Beliau datang ke Jember sebagai bentuk komitmen dan apresiasi karena Jember hari ini memperjuangkan nasib PPPK dan PPPK paruh waktu terbesar di Indonesia,” ujar Gus Fawait. Ia mengakui bahwa pengangkatan ribuan PPPK berdampak signifikan terhadap kondisi fiskal daerah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD sepakat bahwa kejelasan status pegawai yang telah mengabdi selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun adalah bentuk penghormatan terhadap pengabdian. Gus Fawait juga menegaskan kebijakan Pemkab Jember yang tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam APBD Tahun Anggaran 2026. “Di saat pemerintah provinsi dan banyak kabupaten/kota lain melakukan penyesuaian bahkan pemotongan TPP, Jember memilih mempertahankan TPP. Ini berarti secara rasio APBD, Jember justru melakukan penguatan kesejahteraan ASN,” jelasnya. Kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan DPRD Jember dan diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga motivasi, integritas, serta kualitas pelayanan publik. “Sebagai bentuk komitmen, insya Allah ASN Jember akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” imbuh Gus Fawait. Sementara itu, Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh memberikan apresiasi tinggi atas keberanian dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperjuangkan ASN dan P3K. “Pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu di Jember berjalan sangat baik. Delapan ribu PPPK paruh waktu itu angka yang sangat besar, salah satu yang terbesar di Indonesia,” ujar Prof. Zudan. Ia menilai kebijakan Jember sebagai contoh konkret keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengabdian pegawai, sekaligus bukti keseriusan kepala daerah dalam membangun birokrasi yang manusiawi. “Ini adalah wujud perjuangan luar biasa. Maka mari kita bantu Bupati dan Wakil Bupati Jember dengan cara meningkatkan kinerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya. Kegiatan olahraga bersama ini menjadi lebih dari sekadar agenda kebersamaan. Ia menjelma sebagai simbol kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem kepegawaian yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada pengabdian. Melalui pengangkatan PPPK terbesar secara nasional, kebijakan mempertahankan TPP, serta penataan administrasi kepegawaian, Kabupaten Jember menegaskan diri sebagai daerah yang berani mengambil risiko fiskal demi kepastian status, martabat, dan masa depan para ASN.