Bengkulu//Mediainfoppl.Com/Gubernur Bengkulu Helmi Hasan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, Rabu (4/6). Dalam sidaknya, Gubernur menyoroti secara langsung sejumlah persoalan strategis yang dinilai menghambat fungsi dinas dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
Sidak ini menjadi bentuk evaluasi nyata pemerintah provinsi terhadap kinerja perangkat daerah, sekaligus menegaskan komitmen untuk memperkuat sektor pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Salah satu hal yang mengejutkan Gubernur adalah tidak adanya lahan tanam yang dimiliki DKP. Padahal, sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan, keberadaan lahan tersebut sangat krusial dalam mendukung produksi pangan lokal secara mandiri.
Saya cukup kaget mengetahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan tidak memiliki lahan untuk menanam berbagai tanaman pangan. Padahal ini penting sebagai bagian dari ketahanan pangan kita,” ujar Gubernur.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Gubernur menawarkan alternatif solusi strategis, yakni pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) yang memiliki luas sekitar 1.200 hektar. Menurutnya, sebagian dari lahan tersebut dapat dikelola untuk keperluan budidaya tanaman pangan, baik oleh DKP maupun kolaborasi dengan berbagai pihak seperti kelompok tani dan masyarakat lokal.
Selain masalah lahan, Gubernur juga menyoroti persoalan minimnya anggaran pengadaan stok beras cadangan daerah. Berdasarkan laporan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Arif Gunadi, pada tahun 2025 hanya tersedia anggaran sebesar Rp96 juta, yang hanya cukup untuk pengadaan sekitar 6,2 ton beras.
Jumlah ini dianggap tidak ideal dalam menghadapi potensi kerawanan pangan, bencana alam, maupun kebutuhan darurat lainnya. Menurut Gubernur, angka ideal untuk stok cadangan harusnya berada di atas 10 ton, agar kebutuhan masyarakat dapat tetap terjaga dalam situasi krisis.
Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Coba nanti usulkan di APBD Perubahan untuk penambahan anggarannya, agar stok beras kita ditambah,” tegas Helmi Hasan.
Ia meminta agar pengajuan penambahan dana tersebut segera dimasukkan dalam pembahasan APBD Perubahan (APBDP) 2025, dan memprioritaskan ketahanan pangan sebagai isu strategis yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga mengungkapkan adanya rencana pengambilalihan Gedung Semarak oleh Dinas Ketahanan Pangan. Gedung ini direncanakan akan digunakan sebagai Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan gudang logistik.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menyediakan asupan makanan bergizi secara gratis bagi siswa-siswi sekolah, khususnya dari kalangan keluarga tidak mampu. Namun, keterbatasan dapur dan kapasitas penyimpanan bahan makanan menjadi hambatan tersendiri.
Kita ingin, ada penambahan dapur MBG. Hal ini guna menunjang MBG bagi siswa-siswi berjalan efektif,” ujar Helmi Hasan.
Penggunaan Gedung Semarak sebagai fasilitas dapur dan gudang logistik dinilai tepat, karena lokasinya yang strategis dan kondisi bangunan yang memungkinkan untuk direvitalisasi guna mendukung pelayanan masyarakat di bidang pangan dan gizi.
Sidak ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menangani isu ketahanan pangan secara menyeluruh — dari aspek produksi, distribusi, hingga pemenuhan gizi masyarakat. Gubernur berharap seluruh perangkat daerah bergerak lebih aktif dan kreatif dalam menjalankan tugas, terutama dalam menyikapi tantangan krisis pangan global dan perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi pasokan pangan lokal.
Gubernur juga menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar urusan teknis, melainkan merupakan urusan strategis yang berkelindan dengan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan rakyat.