PALEMBANG//Mediainfopo.Com/Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa, bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Febrio Fadilah, menghadiri kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Perumahan Perkotaan Tahun 2025. Acara tersebut digelar di Aula Komering, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada Senin (5/5/2025).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, H Edward Chandra. Turut hadir dalam acara ini Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Dr Sri Haryati, S.Pi, M.Si, yang memberikan arahan strategis terkait rencana pembangunan perumahan perkotaan tahun 2025.
Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Sumsel menekankan pentingnya sinergi antarpemerintah daerah dan pusat dalam menciptakan hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga mampu menjawab tantangan perkotaan seperti keterbatasan lahan, kepadatan penduduk, serta dampak perubahan iklim.
Program perumahan bukan hanya soal bangunan fisik, tetapi juga bagaimana kita menciptakan kawasan permukiman yang sehat, aman, terjangkau, dan berkelanjutan,” ujar Edward Chandra.
Sementara itu, Dr Sri Haryati menyoroti perlunya pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan program perumahan nasional. Ia juga menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan data spasial dan digitalisasi tata ruang sebagai landasan perencanaan yang lebih akurat dan efisien.
Kita harus menyusun program berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan asumsi. Karenanya, koordinasi seperti ini menjadi sangat krusial,” tegasnya.
Sekda Kota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa, menyambut baik kegiatan ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat rencana pembangunan perumahan di wilayahnya. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau telah menyiapkan sejumlah program prioritas di sektor perumahan, termasuk peningkatan kawasan kumuh dan percepatan sertifikasi lahan.
Kami berharap adanya dukungan lintas sektor, termasuk dari pemerintah pusat dan provinsi, agar rencana yang kami susun dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Trisko.
Diskusi yang berlangsung dalam kegiatan ini juga mengangkat berbagai isu aktual, seperti penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), program rumah subsidi, dan potensi kerja sama dengan swasta dalam skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha).
Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepahaman antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjalankan program perumahan tahun 2025.
(M.Harus ak)