Jember, Infopol.com
Giat Kirab Maskot dalam Pilkada serentak oleh KPU,baik KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kota/Kabupaten se Jawa Timur mulai serentak dilaksanakan sesuai wilayah masing masing.
Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim juga telah serentak turun untuk melakukan tugas dan fungsi pemantauan pengelolaan anggaran Kirab Maskot,bahkan MAKI Jatim terlebih dahulu sudah turun ke lapangan untuk mendatangi vendor jujukan pesanan jersey maskot,medali dan beberapa pesanan lainnya.
” jauh sebelum giat kirab maskot dilaksanakan,tim litbang sudah datang ke penyedia pembuat aneka jersey,piala,medali dan aneka handycraf yang digunakan untuk kepentingan Kirab Maskot,” ujar Heru MAKI,Ketua MAKI Jatim.
Bukan hanya itu saja,Heru MAKI menambahkan bahwa tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim sudah mengcolect data pihak ke tiga yang terlibat dalam event Kirab Maskot,seperti vendor sound system,panggung dan tenda,vendor khusus pengisi acaranya dan vendor vendor lain yang terlibat dalam pelaksanaan giat kirab maskot Pilkada Serentak KPU 2024.
Dengan berbekal data jumlah anggaran yang terdata dalam SIRUP ( System informasi rencana umum pengadaan Barang/Jasa ) yang menginput total anggaran pelaksaan kirab maskot Pilkada Serentak,baik di KPU Provinsi Jatim dan KPU di 38 Kota/Kabupaten se Jawa Timur,tim litbang dan investigaai MAKI Jatim turun melakukan fungsi pengawasannya.
MAKI Jatim secara kelembagaan memang saat ini sangat getol memberikan atensi lebih terkait pengawasan pengelolaan anggaran yang ada di KPU se Jatim,baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten.
” kPU itu bukan OPD yang setiap tahun mendapatkan rate anggaran,KPU itu anggaran besarnya akan turun pas pesta demokrasi seperti ini,hal itulah yang membuat kami akan turun melakukan fungsi pengawasan anggaran lebih intensif karena hidupnya 5 tahun sekali,kadang adaptasi dengan regulasi terkait teknis PBJ itu melenceng pemahamannya,” jelas Heru MAKI.
Pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran kirab maskot memang menjadi aplikasi anggaran yang kesekian kalinya dalam pengawasan melekat MAKI Jatim secara kelembagaan.
Sebelumnya tim litbang dan investigasi MAKI Jatim sudah bekerja all out dalam membedah pengelolaan anggaran pelaksanaan launching Pilgub dan Pilbup serta Pilwali di KPU Provinsi dan 38 KPU Kota/Kabupaten yang diduga sarat dengan dugaan cash back dari penyedia EOnya.
” kita sudah koordinasi dengan APH,dan yang pasti,EKSEKUSI GELAR DAN BEDAH KASUS SEMUA TEMUAN MAKI JATIM untuk KPU pastinya dilakukan PASCA PILKADA SERENTAK,”ujar Heru MAKI.
Termasuk bedah anggaran Kirab maskot dan aplikasi anggaran lainnya,tambah Heru MAKI.
Heru MAKI memastikan bahwa ada potensi bahwa sebagian besar jajaran KPU baik KPU Provinsi dan 38 daerah KPU Kota/Kabupaten se Jawa Timur akan “ANTRI” untuk mempertanggung jawabkan pembuktian korupsi hasil temuan dan kajian tim Litbang serta Investigasi MAKI Jatim.
” kita sangat paham apabila semua temuan kami SEMENTARA tidak dapat ditindak lanjuti saat ini,tapi pastinya pasca Pilkada,semua akan di TL terutama untuk 5 KPU Kota/Kabupaten Calon Tunggal VS Kolom Kosong,CATAT ITU,” pungkas Heru MAKI.
(SyahrOni kbiromip)