Makassar, mediainfopol. Com- Setiap tahun, masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) selalu dinanti oleh masyarakat, terutama orang tua dan para calon siswa. Namun, melalui proses PPDB baru-baru ini, masyarakat Sulawesi Selatan dirundung kekecewaan dan ketidakpuasan. Beberapa masalah teknis yang terjadi telah menimbulkan reaksi keras dari koalisi aktivis yang siap beraksi menuntut pertanggungjawaban dari Dinas Pendidikan Sulsel.
Menurut S. Gaffar, SH dari koalisi aktivis tersebut, berbagai kejanggalan terlihat sejak awal penerapan juknis PPDB, termasuk masalah pada aplikasi dan server hosting. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pemberian kewenangan sekolah dalam memilih calon peserta didik. Hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan bagi para calon peserta.
“Bagaimana tidak, dari awal sudah terlihat kejanggalan dalam penerapan juknis. Belum lagi masalah aplikasi dan layanan hostingnya.
Kami menyoroti juknisnya yang memberikan kewenangan sekolah yang bisa menimbulkan ketidakadilan bagi para calon peserta,” ungkap S.Gaffar, SH, Senin (3/6/24).
Gaffar juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait kemungkinan terjadinya server down pada sistem PPDB. Ia memprediksi, jika PPDB SMK saja pernah down, bagaimana dengan PPDB SMA yang jumlah calon peserta didiknya jauh lebih banyak? Sekarang, masyarakat bahkan harus merepotkan diri pergi ke kantor Disdik atau cabangnya untuk mereset akun anak mereka yang telah terdaftar di SMK dan tidak bisa secara otomatis mendaftar ke SMA.
Masalah teknis ini tampaknya masih jauh dari selesai dan para aktivis sudah mempersiapkan aksi unjuk rasa untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak Disdik Sulsel. Mereka memperkirakan, masalah teknis belum seberapa bila dibandingkan dengan masalah anggaran yang mungkin juga akan terjadi.
Lanjut Gaffar mengungkapkan, jika dirinya sudah menerka-nerka akan terjadi server down kembali. Hal ini diyakininya, ketika proses PPDB SMK memang sempat down juga, bagaimana kalau PPDB SMA yang jumlah pendaftarnya lebih banyak.
Yang lebih parah sekarang bebernya lagi, masyarakat setengah mati pergi urus mereset-reset akun anaknya yang sudah terdaftar di SMK karena tidak secara otomatis bisa daftar ke SMA.
“Bukan tempat yang dekat itu Kantor Disdik atau Kantor Cabdis, apalagi yang tinggal di daerah kasihan,” ujarnya.
Gaffar juga menduga ending PPDB ini akan tidak beres lagi seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Ini baru kami singgung masalah teknis PPDB belum masalah anggarannya,” jelasnya.
Pihaknya sudah menyiapkan aksi unjuk rasa menuntut pertanggungjawaban pihak Disdik Sulsel.
“Kami tunggu endingnya dan siapkan datanya, intinya kalau tidak beres kita hajar,” tegasnya.
Menanggapi situasi ini, masyarakat Sulsel berharap bahwa pihak Dinas Pendidikan dapat menangani masalah ini dengan cepat dan memastikan proses PPDB berlangsung dengan adil dan lancar. Juga diharapkan koalisi aktivis bisa menjalankan aksinya sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat luas. Kita semua berharap agar proses PPDB tahun depan bisa berjalan lebih baik dan lebih lancar tanpa masalah teknis yang merugikan masyarakat. (Sarifuddin)