KALSEL mediainfopol.com

Kementerian PUPR kembali menjalin kerjasama dengan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI), Tbk untuk proses penyaluran dana Program Bantuan Srimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada tahun ini rencananya sebanyak 1.830 rumah tidak layak huni di sejumlah kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan akan ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni dengan dana stimulan pemerintah senilai Rp 20 juta per unit.
[15/3 10.58] Media PK Herman Kalsel: Kami akan terus mendorong Program BSPS ini karena sangat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan kualitas rumahnya. Dana stimulan yang kami salurkan senilai Rp 20 juta per unit,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Menurut Iwan, Program BSPS adalah bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan warga dalam meningkatkan kualitas rumah sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman serta nyaman. Proses pengusulannya dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan dalam pelaksanaanya pemerintah juga menerjunkan tenaga fasilitator lapangan (TFL) untuk mendampingi masyarakat dalam proses pembangunannnya.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Anggoro Putro didampingi Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kalimantan Selatan, Rudi Yunanto menyatakan,
kerjasama dengan BSI juga pernah dilaksanakan sebelumnya pada tahun 2023 lalu. Pada tahun ini, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan menyalurkan dana Program BSPS sebesar Rp 36,6 miliar anggaran APBN untuk peningkatan kualitas rumah sebanyak 1.830 unit rumah tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan BSPS ini, bantuan yang diterima oleh calon penerima bantuan melalui buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp. 20 juta, dengan rincian Rp. 17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp. 2,5 juta untuk upah tukang.

“Saat ini sebanyak 250 unit RTLH telah selesai tahap verifikasi untuk selanjutnya menunggu Surat Keputusan (SK) dari Direktur Jenderal Perumahan agar dapat dilaksanakan ke tahap berikutnya untuk penyaluran BSPS. Kami optimis program BSPS di Kalsel yang dilaksanakan dengan bersungguh sungguh akan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan,” terangnya.

Dirinya menambahkan, penandatanganan perjanjian kerjasama Kementerian PUPR dengan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk telah dilaksanakan di Kantor Cabang Martapura, Kabupaten Banjar, Kota Martapura pada Rabu tanggal 21 Februari 2024 lalu. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan, Rudi Yunanto didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya, Suryo Adhi Kustario dengan Region Chief Executive Officer (RCEO) Region IX Kalimantan Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk, Ricky Ricardo didampingi Branch Manager Bank BSI Kantor Cabang Martapura, Buyung Yudi Gunawan.

“Penandatangan kerjasama antara Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Bank Syariah Indonesia (BSI),Tbk ini merupakan sebagai bentuk upaya mewujudkan pelaksanaan penyaluran bantuan BSPS tahun anggaran 2024. BSI sebagai bank penyalur dana BSPS dalam pelaksanaan kegiatan BSPS Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat menjadi lebih baik serta dapat terus membantu mewujudkan program kegiatan BSPS yang tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu dan akuntabel sehingga dapat membantu mewujudkan perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Selatan,” harapnya.

Sementara itu, Region Chief Executive Officer (RCEO) Region IX Kalimantan Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk, Ricky Ricardo menyatakan siap mendukung penyaluran Program BSPS kepada masyarakat. Bank Syariah Indonesia, Tbk sebagai Sahabat Sosial, Sahabat Finansial dan Sahabat Spiritual juga terus berkomitmen mempertahankan kinerja baik dalam menyalurkan bantuan secara efektif, cepat dan tepat waktu agar sesuai dengan ekspektasi Kementerian PUPR.

“Kami mendukung penuh pemerintah pusat tentang Program BSPS serta bersyukur kembali dipercaya Kementerian PUPR sebagai mitra perbankan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan,” katanya.

(Herman Soetiady)

You missed

Kalapas Banyuwangi Ikuti Penanaman Bibit Pohon Kelapa Serentak di SAE Ngajum, Untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional, MALANG – Mediainfopol.com Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menggelar penanaman bibit pohon kelapa secara serentak di seluruh Indonesia, Kegaiatan tersebut dilaksanakan secara terpusat di Nusakambangan. Rabo (10/9/2025) Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur memusatkan kegiatan penanamannya di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang di Ngajum, Kabupaten Malang. Kepala Lapas Kelas IIA Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa turut hadir dalam kegiatan di SAE Ngajum tersebut sebagai bentuk nyata dukungan dan komitmen untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden dalam Asta Cita Presiden, serta 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kegiatan penanaman dipimpin secara langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Pas Jawa Timur, Kadiyono, didampingi oleh seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Jawa Timur. Kehadiran jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat juga turut memeriahkan dan menguatkan dukungan terhadap agenda strategis nasional ini. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Pas Jatim mengungkapkan bahwa total terdapat 10.000 bibit kelapa yang ditanam serentak di seluruh UPT wilayah Jawa Timur. “Rinciannya, yang ditanam di SAE Ngajum ini berjumlah 3.331 pohon. Sedangkan 6.669 bibit lainnya tersebar pada seluruh UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi di Jawa Timur,” jelas Kadiyono. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya bernilai simbolis semata, melainkan menjadi bukti nyata komitmen Kanwil Jatim dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung program nasional ketahanan pangan. “Penanaman pohon kelapa ini adalah wujud komitmen kita bersama untuk mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Selain memberi manfaat ekologis, pohon kelapa juga memiliki nilai ekonomi yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. Sementara itu, usai mengikuti kegiatan pusat di Ngajum, Kalapas Banyuwangi menyatakan kesiapannya untuk segera mengimplementasikan hal serupa di wilayah kerjanya. Dijelaskannya, bibit kelapa yang telah dialokasikan akan ditanam secara bertahap di lahan SAE yang berada di Kelurahan Pakis, Banyuwangi. “Keikutsertaan kami dalam kegiatan serentak ini merupakan bentuk kesungguhan Lapas Banyuwangi untuk berkontribusi aktif. Kami berharap, dengan penanaman yang akan kita lakukan di SAE Pakis, Lapas Banyuwangi mampu memberikan kontribusi nyata dan mewujudkan keberhasilan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah,” pungkas Wayan. (siswanto)