Lubuklinggau//mediainfopol.com/
Pada Rabu, 7 Februari 2024, Penjabat (Pj) Sekda Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan( Sumsel) H Tamri memimpin rapat penyusunan laporan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2023 melalui zoom meeting di Command Center Kota Lubuklinggau. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Sub Direktorat Perindustrian dan Perdagangan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Nyimas Dwi Koryati, serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri, Chaerul Dwi Sapta.
Dalam sambutannya, Nyimas Dwi Koryati memberikan apresiasi atas kinerja TPID namun juga mengingatkan agar setiap kepala daerah segera menyampaikan laporan kinerja dari Januari hingga Desember 2023. Selain itu, Chaerul Dwi Sapta menekankan pentingnya penguatan TPID dalam mengontrol stabilitas harga pangan di setiap daerah, terutama menjelang bulan puasa dan hari raya Idul Fitri.
Presiden RI, Joko Widodo juga menegaskan pentingnya peran Pemda dalam membantu pemerintah pusat mengendalikan inflasi, terutama dalam penyesuaian harga BBM. Bantuan sosial kepada masyarakat dan realisasi anggaran yang cepat juga menjadi fokus untuk menjaga inflasi tetap di bawah 5 persen.
Dampak inflasi yang erat kaitannya dengan harga pangan terhadap kemiskinan juga menjadi sorotan. Nyimas Dwi Koryati menegaskan bahwa kenaikan harga pangan akan berdampak langsung pada kemiskinan.
Khususnya dalam pasokan beras, setiap daerah diingatkan untuk memperhatikan dengan detail sumber pasokan dan berkoordinasi dengan Kementrian Perdagangan serta Kementrian PPN/Bappenas jika diperlukan.
Evaluasi kinerja TPID bertujuan untuk mengukur efektivitas koordinasi dalam pengendalian inflasi daerah serta memberikan apresiasi atas peran aktif TPID dalam upaya tersebut. Tahap penilaian meliputi pengiriman surat evaluasi, pengumpulan formulir dan dokumen pendukung penilaian oleh TPID, serta penilaian aspek proses, output, dan outcome.
Selain itu, aspek tertib administrasi juga menjadi fokus evaluasi, termasuk penerapan peta jalan dan rencana aksi penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah dengan memperhatikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang ditetapkan oleh kepala daerah.
Rapat ini juga dihadiri oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Surya Darma, Kepala Diskominfotiksan Lubuklinggau, M Johan Iman Sitepu, serta Kepala Dinas Perikanan Lubuklinggau, Asron Erwandi. Semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya bersama untuk mengelola inflasi daerah dengan efektif dan efisien.
(M.jarus ak)