BOJONEGORO//MediaInfopo.com
Tupoksi wartawan yang seharusnya sebagai kontrol sosial masyarakat, namun ini memperlihatkan seperti preman jalanan serta diduga seolah mengambil alih tupoksi APH.Seperti yang terjadi di wilayah Desa Kedewan Kecamatan Kedewan kabupaten Bojonegoro jawa Timur.
Senin(25/12/2023)
Tindakan yang dilakukan oleh oknum mengaku gabungan Wartawan Polri dan TNI berjumlah 11 orang mengendarai 3 mobil berwarna hitam dan putih berjenis Avanza/Ertiga.
Mereka datang dengan 3 mobil turun di pangkalan minyak yang diduga ilegal diwilayah Kedewan Bojonegoro,tiba-tiba memasukan beberapa pekerja kemobil dan mau di bawa kePolres.Sehingga pekerja ketakutan dan berusaha untuk menghubungi bosnya disitulah negosiasi antara pemilik pangakalan dan oknum grombolan terjadi sehingga muncul ada uang damai sebesar Rp 30 juta.
Melalui berbagai informasi dari berbagai sumber, mengarah dugaan bahwa oknum grombolan yang mengaku wartawan gabungan TNI dan POLRI,sering kali melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah mobil-mobil angkutan minyak ilegal maupun pengantri di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Nuralim selaku korban pemerasan saat di hubungi oleh tim media pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wib membenarkan atas kejadian yang dialami tersebut.
“Iya mas itu benar, saya sempat ditakut takuti dan diancam mau di bawa di Polres dan saya minta damai kemudian saya mengubungi bos saya dan bos saya mintanya jangan rame rame. Dan sempat di mintai uang sebesar Rp 100 juta, saya tawar Rp 30 juta. Dan langsung saya Transfer melalui Rekening atas nama Oktavianus rajagukguk. Pada tanggal 25 Desember pukul 18.20.Wib.” pungkasnya.
Sampai berita ini diterbitkan masih menjadi bahan perbincangan hangat diwarung,terminal dan tempat tempat nongkrong di Kabupaten Bojonegoro.Mereka berharap aparat APH segera menangkap oknum media tersebut dikarenakan sudah menyimpang dari marwah seorang media.
“Joker ini Bojonegoro jangan kencingi bumiku.” Pungkas salah satu warga yang tidak mau disebut namanya kepada awak media.
(Ghozali/Infopol)