BENGKULU//Mediainfool.com/ Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta bersikap terbuka dan kooperatif agar proses pemeriksaan berjalan efektif, transparan, dan sesuai ketentuan.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, saat menghadiri Entry Meeting bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (4/8) pagi. Kegiatan itu turut dihadiri Asisten II Setda Provinsi Bengkulu R.A. Denni dan Asisten III Nandar Munadi.
Dalam arahannya, Mian mengingatkan seluruh OPD yang menjadi objek pemeriksaan agar memberikan dukungan penuh kepada tim auditor, terutama dalam penyediaan dokumen dan data yang dibutuhkan selama proses penelaahan.
“Kami mengharapkan seluruh OPD yang akan dilakukan pengumpulan data dalam rangka penelaahan pemeriksaan dapat bersikap terbuka sehingga tidak menghambat proses kerja rekan-rekan dari BPK,” tegas Mian.
Menurutnya, sikap terbuka bukan hanya mempercepat proses pemeriksaan, tetapi juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan.
Mian menambahkan, kerja sama yang baik antara perangkat daerah dan tim pemeriksa akan menghasilkan proses audit yang objektif serta memberikan masukan yang konstruktif bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Sementara itu, proses pengumpulan data oleh BPK RI telah dimulai sejak Senin (3/8) dan dijadwalkan berlangsung selama 10 hari. Pemeriksaan mencakup sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rumah Sakit M. Yunus (RSMY), Rumah Sakit Jiwa Khusus Obat (RSJKO), serta beberapa OPD lainnya.
Melalui pelaksanaan entry meeting ini, diharapkan seluruh tahapan pemeriksaan dapat berlangsung lancar dengan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah, sehingga mampu memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Provinsi Bengkulu.(M.Harus ak)