Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiantoro melakukan kunjungan kerja di kabupaten Jember
Jember, – Mediainfopol.com
Dalam rangka mensosialisasi Pengawas Pemerintah Desa dan Pengawasan Dana Desa, Kamis (12/2/2026).
Wamendagri Bima Arya Sugiantoro menegaskan bahwa saat ini banyak program pusat yang memiliki nilai manfaat besar bagi desa, seperti kampung nelayan, koperasi desa, dan KDMP, yang mendistribusikan dukungan langsung dari pusat ke desa.
Menurutnya, selain alokasi anggaran, penguatan tata kelola menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan aparatur desa mampu memaksimalkan seluruh sumber pendanaan, baik dari Dana Desa, pajak, maupun bantuan keuangan provinsi dan kabupaten/kota.
Terkait Dana Desa tahun 2025 yang belum cair, Bima Arya menyampaikan akan melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan agar sinkron dengan rencana pengalokasian dana, termasuk untuk mendukung program Koperasi Merah Putih.
Ia menegaskan keberpihakan pemerintah pusat saat ini sangat kuat terhadap desa, pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja. Komitmen lintas kementerian kini lebih fokus langsung menyasar desa-desa.
“Komitmen pemerintah pusat hari ini berbeda. Swasembada pangan dengan turunannya makan bergizi, ekosistem ekonomi desa, hingga kampung nelayan menjadi perhatian serius. Uang rakyat harus kembali ke rakyat dan tidak boleh mampir ke kantong pejabat,” tegas Bima Arya.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, termasuk dana desa, agar setiap rupiah yang dikucurkan benar-benar memberikan manfaat nyata
“Potensi Jember luar biasa. Tinggal bagaimana memperkuat kemandirian fiskal daerah dan memastikan tata kelola desa semakin baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait, menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat, khususnya para kepala desa. Mulai dari persoalan Koperasi Merah Putih hingga komunikasi dengan lembaga-lembaga vertikal yang menurutnya telah menemukan titik solusi dan akan mendapat dukungan, termasuk dari Komisi II DPR RI.
“Beberapa curhatan kepala desa sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ada solusi dan tindak lanjut yang baik sehingga desa-desa kembali menggeliat dalam pembangunan,” ujar Fawait.
Ia menjelaskan, meskipun terdapat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) untuk kabupaten maupun desa, pada prinsipnya terdapat tambahan potensi anggaran dalam bentuk program pusat. Salah satunya melalui program SPPG.
“Kalau nanti misalnya 300 SPPG di Jember berjalan, kurang lebih ada Rp4 triliun uang yang akan masuk ke Kabupaten Jember. Tinggal bagaimana kita kelola supaya uang itu berputar di Jember, dengan memastikan produk-produk yang dibeli adalah produk hasil Kabupaten Jember,” tegasnya.
Pemkab Jember, lanjut Fawait, akan berkoordinasi dengan para kepala desa terkait arah kebijakan pengelolaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) ke depan. Bahkan, pihaknya berkomitmen menambah ADD agar kembali seperti semula melalui anggaran perubahan.
“Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Koperasi Merah Putih dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini, jumlah SPPG di Kabupaten Jember disebut sebagai salah satu yang terbanyak di Jawa Timur,” katanya.
(Nurdiansyah)