Jembatan Desa Sembulung Rampung Diperbaiki Usai Sidak PU Bina Marga Banyuwangi

Banyuwangi, – Mediainfopol.com

Pembangunan jembatan di wilayah Dusun Tempursari Desa Sembulung Kecamatan Cluring , Kabupaten Banyuwangi, yang sebelumnya ramai muncul di pemberitaan dan di sejumlah akun media sosial TikTok, kini telah rampung diperbaiki oleh pihak pelaksana kegiatan. Jumat (9/1/2025)

Perbaikan tersebut dilakukan setelah proyek jembatan tersebut mendapat inspeksi mendadak (sidak) dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Banyuwangi.

Pasca sidak, pihak pelaksana langsung melakukan pembenahan sesuai dengan arahan dan catatan teknis dari PU Bina Marga. Selama proses perbaikan berlangsung, kegiatan tersebut mendapat pengawasan secara intensif dari pihak pengawas guna memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar yang berlaku.

“Kejadian tersebut di benarkan oleh salah satu warga yang berinisial (DD), yang menyampaikan pekerjaan telah di perbaiki, “Ia mas benar telah di perbaiki, sebelumnya di datangi orang orang berpakaian dinas”, sebutnya singkat

Pernyataan yang sama juga muncul dari DR salah satu perwakilan dari pihak pelaksana kegiatan (kontraktor) yang menyampaikan telah memperbaiki pekerjaannya, “sudah selesai kami perbaiki semua mas, sesuai arahan dan petunjuk paska tinjau lapangan”, jelas DR saat di temui awak media di kediamannya

Dengan selesainya perbaikan jembatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan masyarakat Desa Sembulung, khususnya pengguna jalan yang melintas di wilayah tersebut.

 

 

(Siswanto)

You missed

Kepala BKN ke Jember, Apresiasi Kebijakan Pengangkatan Ribuan PPPK Diskominfo Jember – Pemerintah Kabupaten Jember kembali menegaskan posisinya sebagai daerah yang berani mengambil langkah strategis dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan olahraga bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang digelar di Alun-Alun Nusantara Jember, Jumat (9/1/2026). Kehadiran Kepala BKN Pusat di Jember menjadi penanda penting sekaligus pengakuan nasional atas kebijakan progresif Pemkab Jember dalam memperjuangkan kepastian status pegawai, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu. Jember tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah pengangkatan P3K paruh waktu terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 8.000 orang. Bupati Jember, Gus Fawait, menyampaikan bahwa kunjungan Kepala BKN ke Jember merupakan bentuk apresiasi sekaligus penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. “Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Kepala BKN Pusat. Beliau datang ke Jember sebagai bentuk komitmen dan apresiasi karena Jember hari ini memperjuangkan nasib PPPK dan PPPK paruh waktu terbesar di Indonesia,” ujar Gus Fawait. Ia mengakui bahwa pengangkatan ribuan PPPK berdampak signifikan terhadap kondisi fiskal daerah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD sepakat bahwa kejelasan status pegawai yang telah mengabdi selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun adalah bentuk penghormatan terhadap pengabdian. Gus Fawait juga menegaskan kebijakan Pemkab Jember yang tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam APBD Tahun Anggaran 2026. “Di saat pemerintah provinsi dan banyak kabupaten/kota lain melakukan penyesuaian bahkan pemotongan TPP, Jember memilih mempertahankan TPP. Ini berarti secara rasio APBD, Jember justru melakukan penguatan kesejahteraan ASN,” jelasnya. Kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan DPRD Jember dan diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga motivasi, integritas, serta kualitas pelayanan publik. “Sebagai bentuk komitmen, insya Allah ASN Jember akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” imbuh Gus Fawait. Sementara itu, Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh memberikan apresiasi tinggi atas keberanian dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperjuangkan ASN dan P3K. “Pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu di Jember berjalan sangat baik. Delapan ribu PPPK paruh waktu itu angka yang sangat besar, salah satu yang terbesar di Indonesia,” ujar Prof. Zudan. Ia menilai kebijakan Jember sebagai contoh konkret keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengabdian pegawai, sekaligus bukti keseriusan kepala daerah dalam membangun birokrasi yang manusiawi. “Ini adalah wujud perjuangan luar biasa. Maka mari kita bantu Bupati dan Wakil Bupati Jember dengan cara meningkatkan kinerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya. Kegiatan olahraga bersama ini menjadi lebih dari sekadar agenda kebersamaan. Ia menjelma sebagai simbol kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem kepegawaian yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada pengabdian. Melalui pengangkatan PPPK terbesar secara nasional, kebijakan mempertahankan TPP, serta penataan administrasi kepegawaian, Kabupaten Jember menegaskan diri sebagai daerah yang berani mengambil risiko fiskal demi kepastian status, martabat, dan masa depan para ASN.