Sab. Jan 10th, 2026

DLH Kota Lubuklinggau Bergerak Cepat Tangani Pohon Tumbang di Jalan Depati Said

ByMuhamad Harus ak

Jan 9, 2026

Lubuklinggau//Mediainfopol.com/ Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuklinggau menunjukkan respons cepat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pohon tumbang yang mengganggu aktivitas pengguna jalan di Jalan Depati Said, Kelurahan Tapak Lebar kecamatan Lubuklinggau Barat 2 Jumat (9/1/2026).

Pohon tumbang tersebut dilaporkan melintang di badan jalan dan tersangkut pada jaringan kabel, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat serta menghambat arus lalu lintas. Menyikapi kondisi tersebut, DLH Kota Lubuklinggau segera menurunkan Tim Ruang Terbuka Hijau (RTH) ke lokasi kejadian untuk melakukan penanganan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau, Ir. M. Kendy Lenggana, ST., M.M., menjelaskan bahwa langkah cepat ini merupakan bentuk komitmen DLH dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan lingkungan perkotaan.

“Setelah menerima laporan dari warga, Tim RTH DLH langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pemotongan dan pembersihan pohon tumbang yang tersangkut di kabel. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan risiko lebih lanjut bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ir. M. Kendy Lenggana menyampaikan apresiasi atas sinergi dan dukungan lintas sektor dalam penanganan kejadian tersebut. Menurutnya, kolaborasi antarinstansi sangat penting dalam mempercepat proses penanganan di lapangan.

“Alhamdulillah, proses penanganan berjalan dengan lancar berkat dukungan dari PLN, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Kota Lubuklinggau. Dengan kerja sama ini, area pohon tumbang dapat segera dibersihkan dan arus lalu lintas kembali normal,” tambahnya.

Kegiatan penanganan pohon tumbang tersebut turut didampingi oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau DLH Kota Lubuklinggau, Muhammad Yudi Mariza, S.Kom, serta Lurah Tapak Lebar, Sulenpri, S.E., yang ikut memastikan proses penanganan berjalan aman dan tertib.

Sebagai langkah preventif, DLH Kota Lubuklinggau mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melaporkan keberadaan pohon yang berpotensi tumbang, terutama di musim hujan dan cuaca ekstrem. Partisipasi masyarakat dinilai sangat membantu pemerintah daerah dalam melakukan penanganan dini guna mencegah terjadinya kecelakaan maupun kerugian material.

DLH Kota Lubuklinggau menegaskan akan terus meningkatkan pemantauan dan pemeliharaan pohon di ruang terbuka hijau serta sepanjang jalur jalan utama demi menciptakan lingkungan kota yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
(M.Harus ak)

By Muhamad Harus ak

Related Post

Jembatan Desa Sembulung Rampung Diperbaiki Usai Sidak PU Bina Marga Banyuwangi

Jan 9, 2026 Sis Wanto

Kepala BKN ke Jember, Apresiasi Kebijakan Pengangkatan Ribuan PPPK Diskominfo Jember – Pemerintah Kabupaten Jember kembali menegaskan posisinya sebagai daerah yang berani mengambil langkah strategis dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan olahraga bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang digelar di Alun-Alun Nusantara Jember, Jumat (9/1/2026). Kehadiran Kepala BKN Pusat di Jember menjadi penanda penting sekaligus pengakuan nasional atas kebijakan progresif Pemkab Jember dalam memperjuangkan kepastian status pegawai, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu. Jember tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah pengangkatan P3K paruh waktu terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 8.000 orang. Bupati Jember, Gus Fawait, menyampaikan bahwa kunjungan Kepala BKN ke Jember merupakan bentuk apresiasi sekaligus penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. “Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Kepala BKN Pusat. Beliau datang ke Jember sebagai bentuk komitmen dan apresiasi karena Jember hari ini memperjuangkan nasib PPPK dan PPPK paruh waktu terbesar di Indonesia,” ujar Gus Fawait. Ia mengakui bahwa pengangkatan ribuan PPPK berdampak signifikan terhadap kondisi fiskal daerah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD sepakat bahwa kejelasan status pegawai yang telah mengabdi selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun adalah bentuk penghormatan terhadap pengabdian. Gus Fawait juga menegaskan kebijakan Pemkab Jember yang tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam APBD Tahun Anggaran 2026. “Di saat pemerintah provinsi dan banyak kabupaten/kota lain melakukan penyesuaian bahkan pemotongan TPP, Jember memilih mempertahankan TPP. Ini berarti secara rasio APBD, Jember justru melakukan penguatan kesejahteraan ASN,” jelasnya. Kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan DPRD Jember dan diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga motivasi, integritas, serta kualitas pelayanan publik. “Sebagai bentuk komitmen, insya Allah ASN Jember akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” imbuh Gus Fawait. Sementara itu, Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh memberikan apresiasi tinggi atas keberanian dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperjuangkan ASN dan P3K. “Pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu di Jember berjalan sangat baik. Delapan ribu PPPK paruh waktu itu angka yang sangat besar, salah satu yang terbesar di Indonesia,” ujar Prof. Zudan. Ia menilai kebijakan Jember sebagai contoh konkret keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengabdian pegawai, sekaligus bukti keseriusan kepala daerah dalam membangun birokrasi yang manusiawi. “Ini adalah wujud perjuangan luar biasa. Maka mari kita bantu Bupati dan Wakil Bupati Jember dengan cara meningkatkan kinerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya. Kegiatan olahraga bersama ini menjadi lebih dari sekadar agenda kebersamaan. Ia menjelma sebagai simbol kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem kepegawaian yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada pengabdian. Melalui pengangkatan PPPK terbesar secara nasional, kebijakan mempertahankan TPP, serta penataan administrasi kepegawaian, Kabupaten Jember menegaskan diri sebagai daerah yang berani mengambil risiko fiskal demi kepastian status, martabat, dan masa depan para ASN.

Jan 9, 2026 Sis Wanto

SPPG Masaran Gebang 4 Sragen Siap Operasi untuk Meningkatkan Pemenuhan Gizi Anak

Jan 8, 2026 Marliyanto

You missed

DLH Kota Lubuklinggau Bergerak Cepat Tangani Pohon Tumbang di Jalan Depati Said

9 Januari 2026 Muhamad Harus ak

Jembatan Desa Sembulung Rampung Diperbaiki Usai Sidak PU Bina Marga Banyuwangi

9 Januari 2026 Sis Wanto

Kepala BKN ke Jember, Apresiasi Kebijakan Pengangkatan Ribuan PPPK Diskominfo Jember – Pemerintah Kabupaten Jember kembali menegaskan posisinya sebagai daerah yang berani mengambil langkah strategis dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan olahraga bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang digelar di Alun-Alun Nusantara Jember, Jumat (9/1/2026). Kehadiran Kepala BKN Pusat di Jember menjadi penanda penting sekaligus pengakuan nasional atas kebijakan progresif Pemkab Jember dalam memperjuangkan kepastian status pegawai, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu. Jember tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah pengangkatan P3K paruh waktu terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 8.000 orang. Bupati Jember, Gus Fawait, menyampaikan bahwa kunjungan Kepala BKN ke Jember merupakan bentuk apresiasi sekaligus penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. “Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Kepala BKN Pusat. Beliau datang ke Jember sebagai bentuk komitmen dan apresiasi karena Jember hari ini memperjuangkan nasib PPPK dan PPPK paruh waktu terbesar di Indonesia,” ujar Gus Fawait. Ia mengakui bahwa pengangkatan ribuan PPPK berdampak signifikan terhadap kondisi fiskal daerah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD sepakat bahwa kejelasan status pegawai yang telah mengabdi selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun adalah bentuk penghormatan terhadap pengabdian. Gus Fawait juga menegaskan kebijakan Pemkab Jember yang tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam APBD Tahun Anggaran 2026. “Di saat pemerintah provinsi dan banyak kabupaten/kota lain melakukan penyesuaian bahkan pemotongan TPP, Jember memilih mempertahankan TPP. Ini berarti secara rasio APBD, Jember justru melakukan penguatan kesejahteraan ASN,” jelasnya. Kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan DPRD Jember dan diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga motivasi, integritas, serta kualitas pelayanan publik. “Sebagai bentuk komitmen, insya Allah ASN Jember akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” imbuh Gus Fawait. Sementara itu, Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh memberikan apresiasi tinggi atas keberanian dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperjuangkan ASN dan P3K. “Pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu di Jember berjalan sangat baik. Delapan ribu PPPK paruh waktu itu angka yang sangat besar, salah satu yang terbesar di Indonesia,” ujar Prof. Zudan. Ia menilai kebijakan Jember sebagai contoh konkret keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengabdian pegawai, sekaligus bukti keseriusan kepala daerah dalam membangun birokrasi yang manusiawi. “Ini adalah wujud perjuangan luar biasa. Maka mari kita bantu Bupati dan Wakil Bupati Jember dengan cara meningkatkan kinerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya. Kegiatan olahraga bersama ini menjadi lebih dari sekadar agenda kebersamaan. Ia menjelma sebagai simbol kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem kepegawaian yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada pengabdian. Melalui pengangkatan PPPK terbesar secara nasional, kebijakan mempertahankan TPP, serta penataan administrasi kepegawaian, Kabupaten Jember menegaskan diri sebagai daerah yang berani mengambil risiko fiskal demi kepastian status, martabat, dan masa depan para ASN.

9 Januari 2026 Sis Wanto

SPPG Masaran Gebang 4 Sragen Siap Operasi untuk Meningkatkan Pemenuhan Gizi Anak

8 Januari 2026 Marliyanto