SRAGEN, mediainfopol.com |- Pemerintah Kabupaten Sragen meresmikan sekaligus memberikan pembekalan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Masaran Gebang 4 di Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Selasa (6/1/2026).

Wakil Bupati Sragen, Suroto, selaku Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Sragen, menegaskan, SPPG bukan sekadar program, melainkan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Selain memastikan pemenuhan gizi bagi penerima manfaat, program ini diharapkan memberi dampak ekonomi positif bagi warga sekitar melalui keterlibatan tenaga kerja dan mitra lokal.

“Saya yakin perjuangan mendirikan dan menjalankan SPPG ini tidak mudah. Karena itu, saya berpesan kepada mitra pendamping agar menjaga komitmen, memastikan tidak ada hambatan di tengah jalan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi para penerima manfaat,” ujar Suroto.

Kepala SPPG Masaran Gebang 4, Adhiptama Pramudi Anggara, menjelaskan, dapur SPPG tersebut direncanakan melayani 1.732 penerima manfaat dari 24 sekolah, mulai TK, SD, SMA, hingga pondok pesantren, dengan dukungan 35 relawan dan staf. Ia menegaskan bahwa kesiapan operasional SPPG telah terpenuhi, termasuk sertifikat Laik Higiene Sanitasi (LSHS), kelengkapan sarana prasarana, serta SDM yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak bekerja.

“Kami pada prinsipnya sudah siap beroperasi. Penerima manfaat juga sudah menunggu, sehingga kami berharap dapur ini dapat segera berjalan sesuai rencana,” kata Adhiptama.

Sementara itu, Mitra SPPG D’Lawuh Catering, Asteria Marganingsih, mengungkapkan, proses pendirian SPPG Masaran Gebang 4 melalui perjalanan cukup panjang dan sempat mengalami perubahan lokasi. Namun, hal ini tidak mengurangi komitmen pihaknya untuk menghadirkan layanan SPPG dengan standar kualitas tinggi, baik dari sisi gizi, tampilan makanan, maupun kebersihan.

“Berdasarkan penilaian LSHS, dapur ini meraih peringkat tertinggi kedua di wilayah Masaran. Ini menjadi awal yang baik. Ke depan, kami berkomitmen menyajikan makanan bergizi terbaik yang halal, bersih, dan aman untuk dikonsumsi oleh para penerima manfaat,” tegasnya.

Marliyanto

You missed

Kepala BKN ke Jember, Apresiasi Kebijakan Pengangkatan Ribuan PPPK Diskominfo Jember – Pemerintah Kabupaten Jember kembali menegaskan posisinya sebagai daerah yang berani mengambil langkah strategis dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan olahraga bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang digelar di Alun-Alun Nusantara Jember, Jumat (9/1/2026). Kehadiran Kepala BKN Pusat di Jember menjadi penanda penting sekaligus pengakuan nasional atas kebijakan progresif Pemkab Jember dalam memperjuangkan kepastian status pegawai, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu. Jember tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah pengangkatan P3K paruh waktu terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 8.000 orang. Bupati Jember, Gus Fawait, menyampaikan bahwa kunjungan Kepala BKN ke Jember merupakan bentuk apresiasi sekaligus penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. “Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Kepala BKN Pusat. Beliau datang ke Jember sebagai bentuk komitmen dan apresiasi karena Jember hari ini memperjuangkan nasib PPPK dan PPPK paruh waktu terbesar di Indonesia,” ujar Gus Fawait. Ia mengakui bahwa pengangkatan ribuan PPPK berdampak signifikan terhadap kondisi fiskal daerah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD sepakat bahwa kejelasan status pegawai yang telah mengabdi selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun adalah bentuk penghormatan terhadap pengabdian. Gus Fawait juga menegaskan kebijakan Pemkab Jember yang tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam APBD Tahun Anggaran 2026. “Di saat pemerintah provinsi dan banyak kabupaten/kota lain melakukan penyesuaian bahkan pemotongan TPP, Jember memilih mempertahankan TPP. Ini berarti secara rasio APBD, Jember justru melakukan penguatan kesejahteraan ASN,” jelasnya. Kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan DPRD Jember dan diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga motivasi, integritas, serta kualitas pelayanan publik. “Sebagai bentuk komitmen, insya Allah ASN Jember akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” imbuh Gus Fawait. Sementara itu, Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh memberikan apresiasi tinggi atas keberanian dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperjuangkan ASN dan P3K. “Pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu di Jember berjalan sangat baik. Delapan ribu PPPK paruh waktu itu angka yang sangat besar, salah satu yang terbesar di Indonesia,” ujar Prof. Zudan. Ia menilai kebijakan Jember sebagai contoh konkret keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengabdian pegawai, sekaligus bukti keseriusan kepala daerah dalam membangun birokrasi yang manusiawi. “Ini adalah wujud perjuangan luar biasa. Maka mari kita bantu Bupati dan Wakil Bupati Jember dengan cara meningkatkan kinerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya. Kegiatan olahraga bersama ini menjadi lebih dari sekadar agenda kebersamaan. Ia menjelma sebagai simbol kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem kepegawaian yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada pengabdian. Melalui pengangkatan PPPK terbesar secara nasional, kebijakan mempertahankan TPP, serta penataan administrasi kepegawaian, Kabupaten Jember menegaskan diri sebagai daerah yang berani mengambil risiko fiskal demi kepastian status, martabat, dan masa depan para ASN.