BENGKULU//Mediainfopol.com/ Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menerima audiensi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) di Ruang Kerja Sekda, Rabu (10/12). Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam proses finalisasi hibah tanah Pemprov Bengkulu kepada Bakamla RI.
Tanah yang dihibahkan berlokasi di Kabupaten Seluma dan Pulau Enggano, dua titik strategis yang dinilai sangat penting bagi penguatan sistem keamanan laut di wilayah Bengkulu. Herwan menjelaskan, proses hibah tersebut bukan hal baru, melainkan telah dimulai sejak masa Plt Gubernur Rosjonsyah, kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Helmi Hasan, hingga akhirnya rampung dan ditetapkan secara resmi pada periode saat ini.
“Proses hibah ini berlangsung cukup lama. Hari ini menjadi momentum penting karena sertifikat dan seluruh dokumen pendukung sudah kita serahkan kepada Bakamla,” ujar Herwan.
Pertemuan tersebut juga membahas penyusunan berita acara penyerahan hibah, yang menjadi dasar bagi Bakamla untuk memproses balik nama sertifikat melalui BPN/ATR. Penyerahan dokumen lengkap tersebut diharapkan dapat mempercepat seluruh prosedur administrasi yang diperlukan.
“Mudah-mudahan prosesnya cepat. Karena hari ini dokumen sudah diterima, Bakamla dapat segera memproses seluruh kelengkapan administrasinya,” tambah Herwan.
Herwan berharap, setelah proses balik nama dan legalitas kepemilikan selesai, Bakamla RI segera dapat memulai pembangunan kantor operasional di atas lahan tersebut. Keberadaan kantor Bakamla dinilai sangat strategis untuk meningkatkan respons keamanan laut, pengawasan perairan, serta pelayanan keselamatan di kawasan pesisir Bengkulu, khususnya Seluma dan Enggano yang berada pada jalur perairan rawan.
Pemprov Bengkulu menyatakan siap mendukung penuh rencana pembangunan ini, mengingat letak geografis Bengkulu di pesisir barat Sumatra yang memerlukan pengawasan intensif. Kehadiran Bakamla RI dinilai akan memberikan dampak positif terhadap keamanan, pengawasan sumber daya pesisir, serta mitigasi kerawanan maritim di wilayah setempat.
(M.Harus ak)