Program Ketahanan Pangan Berlanjut, Komoditas di Lahan SAE Pakis Lapas Banyuwangi Semakin Beragam

BANYUWANGI – Mediainfopol.com

Program ketahanan pangan yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi terus menunjukkan perkembangan yang positif. Program ketahanan pangan yang dipusatkan pada lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) di Kelurahan Pakis ini tidak hanya berlanjut, tetapi juga semakin memperluas variasi komoditas yang dibudidayakan.

Setelah pada fase awal lebih berfokus pada penanaman padi dan kacang panjang, Lapas Banyuwangi kini mendiversifikasi lahannya seluas 2,2 hektar tersebut. Lahan tersebut tidak hanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman pangan, tetapi juga dimanfaatkan untuk budidaya perikanan.

Komoditas pertanian yang kini menghijaukan lahan SAE Pakis meliputi padi, jagung, semangka, dan tomat. Sementara untuk sektor perikanan, benih ikan nila dan lele telah ditebar untuk dibudidayakan, Jumat (21/11).

Kepala Lapas (Kalapas) Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa merinci pembagian lahan untuk setiap komoditas. Padi, semangka, dan jagung masing-masing ditanam di lahan seluas 7.000 meter persegi. Sementara untuk tomat, dialokasikan lahan seluas 1.000 meter persegi.

“Untuk budidaya perikanan memanfaatkan saluran irigasi yang berada di tengah lahan, kami sudah lakukan penebaran 2000 bibit nila dan 1000 bibit lele,” ungkapnya.

Wayan menegaskan bahwa program ini memiliki makna ganda. Di satu sisi, ini merupakan implementasi nyata dukungan Lapas terhadap program ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, kegiatan ini menjadi bagian integral dari program pembinaan bagi warga binaan.

“Selain mendukung ketahanan pangan, kegiatan ini adalah wujud pembinaan bagi warga binaan kami, khususnya dalam bidang pertanian dan perikanan. Setiap harinya, terdapat warga binaan yang telah memenuhi syarat dan tergabung dalam program asimilasi yang bertugas melakukan perawatan pada lahan SAE Pakis ini,” ujarnya.

Langkah strategi ini juga sejalan dengan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andianto. Program ketahanan pangan di Lapas Banyuwangi secara langsung mendukung poin kedua dari 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang berfokus pada pemberdayaan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan.

Menurut Wayan, diversifikasi komoditas yang dilakukan bukan tanpa alasan. Selain untuk memaksimalkan hasil lahan, pengenalan berbagai jenis tanaman dan ikan ini bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang lebih beragam.

Selain itu, Pola pembudidayaan juga disesuaikan dengan karakteristik lahan yang ada, sehingga diharapkan dapat berkelanjutan dan memberikan hasil yang optimal.

“Dengan demikian, lahan SAE Pakis tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga menjadi sekolah lapangan yang membekali warga binaan dengan bekal keterampilan bertani dan budidaya ikan yang dapat menjadi modal mereka setelah kembali ke masyarakat,” pungkasnya.

 

 

(Siswanto)

You missed

Kepala BKN ke Jember, Apresiasi Kebijakan Pengangkatan Ribuan PPPK Diskominfo Jember – Pemerintah Kabupaten Jember kembali menegaskan posisinya sebagai daerah yang berani mengambil langkah strategis dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan olahraga bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang digelar di Alun-Alun Nusantara Jember, Jumat (9/1/2026). Kehadiran Kepala BKN Pusat di Jember menjadi penanda penting sekaligus pengakuan nasional atas kebijakan progresif Pemkab Jember dalam memperjuangkan kepastian status pegawai, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu. Jember tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah pengangkatan P3K paruh waktu terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 8.000 orang. Bupati Jember, Gus Fawait, menyampaikan bahwa kunjungan Kepala BKN ke Jember merupakan bentuk apresiasi sekaligus penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. “Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Kepala BKN Pusat. Beliau datang ke Jember sebagai bentuk komitmen dan apresiasi karena Jember hari ini memperjuangkan nasib PPPK dan PPPK paruh waktu terbesar di Indonesia,” ujar Gus Fawait. Ia mengakui bahwa pengangkatan ribuan PPPK berdampak signifikan terhadap kondisi fiskal daerah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD sepakat bahwa kejelasan status pegawai yang telah mengabdi selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun adalah bentuk penghormatan terhadap pengabdian. Gus Fawait juga menegaskan kebijakan Pemkab Jember yang tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam APBD Tahun Anggaran 2026. “Di saat pemerintah provinsi dan banyak kabupaten/kota lain melakukan penyesuaian bahkan pemotongan TPP, Jember memilih mempertahankan TPP. Ini berarti secara rasio APBD, Jember justru melakukan penguatan kesejahteraan ASN,” jelasnya. Kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan DPRD Jember dan diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga motivasi, integritas, serta kualitas pelayanan publik. “Sebagai bentuk komitmen, insya Allah ASN Jember akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” imbuh Gus Fawait. Sementara itu, Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh memberikan apresiasi tinggi atas keberanian dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperjuangkan ASN dan P3K. “Pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu di Jember berjalan sangat baik. Delapan ribu PPPK paruh waktu itu angka yang sangat besar, salah satu yang terbesar di Indonesia,” ujar Prof. Zudan. Ia menilai kebijakan Jember sebagai contoh konkret keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengabdian pegawai, sekaligus bukti keseriusan kepala daerah dalam membangun birokrasi yang manusiawi. “Ini adalah wujud perjuangan luar biasa. Maka mari kita bantu Bupati dan Wakil Bupati Jember dengan cara meningkatkan kinerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya. Kegiatan olahraga bersama ini menjadi lebih dari sekadar agenda kebersamaan. Ia menjelma sebagai simbol kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem kepegawaian yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada pengabdian. Melalui pengangkatan PPPK terbesar secara nasional, kebijakan mempertahankan TPP, serta penataan administrasi kepegawaian, Kabupaten Jember menegaskan diri sebagai daerah yang berani mengambil risiko fiskal demi kepastian status, martabat, dan masa depan para ASN.