Surabaya, Mediainfopol.com -. Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) Universitas Teknologi Surabaya (UTS) meneguhkan komitmennya dalam menjaga relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia profesional melalui kegiatan “Silaturahmi Evaluasi Kurikulum dengan Stakeholders”.
Acara yang digelar secara daring pada Selasa (28/10/2025) ini bertujuan untuk menjaring masukan komprehensif sekaligus mempererat hubungan dengan institusi mitra, praktisi, pengguna lulusan, dan alumni.
Acara dipandu oleh Sekretaris Pengembang Kurikulum Novi Enjelina Putri, S.H., M.H. dan Ketua Pengembang Kurikulum Annisa Firdhausy, S.H., M.H. Kegiatan ini dibuka oleh Dekan FISHUM, Zulharman, S.H., M.H., serta Kaprodi Ilmu Hukum, Wahyu Fahmi Rizaldy, S.H., M.H. Keduanya menekankan pentingnya evaluasi kurikulum secara periodik sebagai bagian integral dari siklus penjaminan mutu pendidikan tinggi (PPEPP) dan adaptasi terhadap dinamika hukum di masyarakat.
Untuk mendapatkan perspektif yang holistik, Prodi Ilmu Hukum UTS menghadirkan reviewer yang merepresentasikan tiga pilar utama: akademisi, praktisi (pengguna lulusan), dan alumni. Dari kalangan akademisi, hadir tiga pakar yang memberikan wawasan teoretis dan komparasi antar-institusi. Mereka adalah Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H. (Dosen Hukum UIN Malang), Masitoh Indriani, S.H., LL.M (Dosen Hukum Internasional Universitas Airlangga), dan Justino Ximenes (Dosen Hukum Universitas Dili, Timor Leste). Kehadiran akademisi lintas universitas, termasuk dari luar negeri, memberikan masukan berharga mengenai standar keilmuan terkini dan tantangan global.
Sektor praktisi dan pengguna lulusan diwakili oleh figur-figur strategis dari berbagai bidang. Ahmad Fandik, S.H., M.H. (Hakim) memberikan masukan dari sudut pandang aparat penegak hukum mengenai kompetensi yang dibutuhkan di ranah peradilan. Indri Syahfitri, S.H., M.H. (Legal Corporate PT Bank Raya Tbk) menyoroti kebutuhan skill hukum di sektor korporasi dan BUMN, khususnya terkait hukum perbankan dan bisnis digital. Sementara itu, M. Syukron Amin, S.H. (Baznas) memberikan perspektif dari lembaga non-pemerintah terkait aspek hukum sosial dan filantropi.
Umpan balik langsung dari lulusan disampaikan oleh Semuel, S.H. (PT Salam Pasific). Sebagai alumni yang telah berkiprah di dunia industri, masukannya menjadi data empiris penting mengenai kesenjangan (gap) antara teori yang didapat di bangku kuliah dengan praktik di lapangan.
Dalam sambutannya, Dekan FISHUM Zulharman, S.H., M.H., menyatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan strategis. “Silaturahmi ini adalah wujud komitmen kami untuk memastikan link and match antara kurikulum dengan kebutuhan nyata DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) serta instansi pemerintahan. Lulusan kami harus siap pakai,” ujarnya.
Kaprodi Ilmu Hukum, Wahyu Fahmi Rizaldy, S.H., M.H., menambahkan bahwa fokus utama evaluasi adalah sinkronisasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan profil lulusan yang diharapkan. “Masukan dari para stakeholders hari ini sangat krusial. Kami mencatat kebutuhan spesifik seperti penguasaan hukum teknologi (cyber law), kemampuan litigasi dan non-litigasi, serta soft skills seperti negosiasi dan legal drafting yang adaptif,” jelas Wahyu.
Diskusi yang berlangsung mulai pukul 15.00 WIB tersebut berjalan dinamis. Para reviewer menyoroti pentingnya integrasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam struktur kurikulum agar mahasiswa mendapatkan eksposur praktis lebih awal.
Rekomendasi dan catatan kritis dari seluruh stakeholders ini akan menjadi bahan utama dalam lokakarya internal Prodi Ilmu Hukum UTS untuk merumuskan draf kurikulum baru yang lebih relevan, adaptif, dan berdaya saing.(tim)