PURWOKERTO, mediainfopol.com | – Ratusan mahasiswa di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, turun ke jalan menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Jumat (17/10/2025) sore. Meski diguyur hujan deras, massa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Banyumas Raya ini tetap bertahan menyuarakan tuntutan mereka di Alun-alun Purwokerto.
Mereka membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Indonesia Cemas” dan “Tarik TNI ke Barak”.
Sampaikan 5 Tuntutan
Dalam aksi ini, para mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama sebagai bahan evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran selama setahun terakhir. “Aksi hari ini untuk menyambut satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran. Kami mengawal lima tuntutan yang konkret,” kata perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Pamungkas Handika, di sela aksi.
Tuntutan pertama, kata Pamungkas, adalah pembubaran berbagai komando distrik di setiap teritorial yang dinilai menimbulkan keresahan masyarakat.
“Dominasi sipil mulai terkikis oleh militer seperti masa Orde Baru. Ini yang kami khawatirkan,” ujarnya.
Tuntutan kedua menyoroti pemerataan akses pendidikan. Menurut mereka, hingga kini pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata ideal.
Tuntutan ketiga berkaitan dengan penegakan kebebasan pers dan pembebasan aktivis yang masih dikriminalisasi.
“Sampai hari ini masih ada aktivis yang belum dibebaskan. Ini bentuk kemunduran demokrasi,” kata Pamungkas.
Tuntutan keempat berkaitan dengan isu lingkungan dan agraria. Mahasiswa menilai pembangunan yang dilakukan pemerintah belum memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Eksploitasi sumber daya alam masih terus terjadi. Padahal tiga aspek itu seharusnya menjadi dasar utama pembangunan,” ujarnya.
Bawa Isu Lokal
Sementara tuntutan kelima berkaitan dengan kebijakan lokal, salah satunya mendorong percepatan revisi Peraturan Bupati (Perbup) Banyumas Nomor 9 Tahun 2024 tentang tunjangan DPRD Banyumas.
Dalam Perbup tersebut, tunjangan bagi anggota DPRD dianggap terlalu besar dan tidak berpihak pada masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi.
“Kondisi ekonomi rakyat saat ini butuh perhatian serius. DPRD seharusnya berpihak kepada masyarakat, bukan justru mengabaikan mereka,”
KABIRO KOTA PEKALONGAN