Polres Jember dan Sat Narkoba Berhasil Mengungkap Dan mengamankan puluhan tersangka di wilayah Jember

 

Kepolisian Resor Jember sukses mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan narkotika dan obat keras berbahaya (okerbaya) selama pelaksanaan Operasi Tumpas Semeru 2025. Operasi ini merupakan bagian dari kegiatan serentak di wilayah Jawa Timur yang fokus memberantas peredaran narkoba.

Kapolres Jember AKBP Bobby Adimas Condroputra menyampaikan, bahwa dalam operasi tersebut, Polres Jember berhasil menangani 14 kasus, dengan rincian 12 kasus narkotika dan 2 kasus terkait okerbaya. Dari hasil pengungkapan, polisi mengamankan 15 tersangka, salah satunya adalah seorang perempuan.

“Barang bukti yang disita cukup besar, terdiri dari 203,54 gram sabu, 3,69 gram ganja, dan sebanyak 32.036 butir obat keras jenis Trihexyphenidyl. Barang tersebut ditemukan di beberapa lokasi di Kabupaten Jember melalui berbagai penggerebekan,” ujar Kapolres Jember AKBP Bobby.

Kapolres mengungkapkan, metode yang banyak digunakan pelaku dalam peredaran narkoba adalah sistem “ranjau.” Modus ini melibatkan penempatan barang di tempat tertentu yang telah disepakati, sehingga pembeli dapat mengambil sendiri tanpa harus bertemu pengedar, demi menghindari risiko tertangkap.

Dari kasus yang diungkap, terdapat dua pengungkapan besar yang menjadi sorotan. Pertama, penangkapan seorang residivis berinisial R asal Lumajang pada 5 September 2025 di Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, yang kedapatan membawa sabu seberat 43,56 gram.

Kasus kedua terjadi pada 10 September 2025 di Kecamatan Kaliwates, ketika seorang pengedar asal Surabaya berinisial A berhasil diringkus dengan barang bukti sabu seberat 100 gram. Kedua tersangka kini menjalani proses hukum yang serius.

“Selain narkotika, peredaran obat keras berbahaya juga menjadi fokus utama. Polisi menangkap tiga tersangka dalam dua kasus berbeda terkait peredaran Trihexyphenidyl. Salah satu penggerebekan besar terjadi pada 30 Agustus 2025 di Desa Kertonegoro, Jenggawah, yang mengamankan lebih dari 32 ribu butir obat tersebut,” ungkapnya.

Hasil penyelidikan menunjukkan jaringan ini memiliki koneksi yang luas dan terorganisir lintas daerah, termasuk Lumajang, Surabaya, dan Madura. Diduga jaringan ini melibatkan pelaku lama yang sudah berpengalaman dalam peredaran narkoba dan okerbaya.

Kapolres menegaskan, pemberantasan narkoba bukan hanya melalui tindakan represif, tetapi juga dengan pendekatan preventif. Pihaknya aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan.

“Kami ingin memastikan generasi muda di Jember terlindungi dari bahaya narkoba, sehingga upaya edukasi dan penegakan hukum harus berjalan beriringan,” ujar AKBP Bobby dalam konferensi pers. Polres Jember berkomitmen melanjutkan operasi demi menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat.

 

 

(Nurdiansyah)

You missed

Kepala BKN ke Jember, Apresiasi Kebijakan Pengangkatan Ribuan PPPK Diskominfo Jember – Pemerintah Kabupaten Jember kembali menegaskan posisinya sebagai daerah yang berani mengambil langkah strategis dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan olahraga bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang digelar di Alun-Alun Nusantara Jember, Jumat (9/1/2026). Kehadiran Kepala BKN Pusat di Jember menjadi penanda penting sekaligus pengakuan nasional atas kebijakan progresif Pemkab Jember dalam memperjuangkan kepastian status pegawai, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu. Jember tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah pengangkatan P3K paruh waktu terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 8.000 orang. Bupati Jember, Gus Fawait, menyampaikan bahwa kunjungan Kepala BKN ke Jember merupakan bentuk apresiasi sekaligus penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. “Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Kepala BKN Pusat. Beliau datang ke Jember sebagai bentuk komitmen dan apresiasi karena Jember hari ini memperjuangkan nasib PPPK dan PPPK paruh waktu terbesar di Indonesia,” ujar Gus Fawait. Ia mengakui bahwa pengangkatan ribuan PPPK berdampak signifikan terhadap kondisi fiskal daerah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD sepakat bahwa kejelasan status pegawai yang telah mengabdi selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun adalah bentuk penghormatan terhadap pengabdian. Gus Fawait juga menegaskan kebijakan Pemkab Jember yang tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam APBD Tahun Anggaran 2026. “Di saat pemerintah provinsi dan banyak kabupaten/kota lain melakukan penyesuaian bahkan pemotongan TPP, Jember memilih mempertahankan TPP. Ini berarti secara rasio APBD, Jember justru melakukan penguatan kesejahteraan ASN,” jelasnya. Kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan DPRD Jember dan diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga motivasi, integritas, serta kualitas pelayanan publik. “Sebagai bentuk komitmen, insya Allah ASN Jember akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” imbuh Gus Fawait. Sementara itu, Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh memberikan apresiasi tinggi atas keberanian dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperjuangkan ASN dan P3K. “Pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu di Jember berjalan sangat baik. Delapan ribu PPPK paruh waktu itu angka yang sangat besar, salah satu yang terbesar di Indonesia,” ujar Prof. Zudan. Ia menilai kebijakan Jember sebagai contoh konkret keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengabdian pegawai, sekaligus bukti keseriusan kepala daerah dalam membangun birokrasi yang manusiawi. “Ini adalah wujud perjuangan luar biasa. Maka mari kita bantu Bupati dan Wakil Bupati Jember dengan cara meningkatkan kinerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya. Kegiatan olahraga bersama ini menjadi lebih dari sekadar agenda kebersamaan. Ia menjelma sebagai simbol kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem kepegawaian yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada pengabdian. Melalui pengangkatan PPPK terbesar secara nasional, kebijakan mempertahankan TPP, serta penataan administrasi kepegawaian, Kabupaten Jember menegaskan diri sebagai daerah yang berani mengambil risiko fiskal demi kepastian status, martabat, dan masa depan para ASN.