SEMARANG mediainfopol.com | – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi percepatan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sebagai bagian dari upaya mendukung target nasional 3 juta rumah. Rapat berlangsung di Gedung Gradika Bakti Praja, Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Kamis (25/9/2025).
Hadir dalam kesempatan itu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sekretaris Daerah Sumarno, Asisten Ekonomi Pembangunan Sujarwanto Dwiatmoko, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng Boedyo Dharmawan. Para kepala daerah atau perwakilan dari 35 kabupaten/ kota juga turut mengikuti pertemuan bersama perwakilan perbankan, dan pengembang.
FLPP merupakan skema kredit pemilikan rumah (KPR) yang diluncurkan sejak 2021. Melalui program itu, masyarakat dapat memperoleh berbagai kemudahan, seperti uang muka ringan, pembebasan biaya premi asuransi, cicilan terjangkau, serta bunga maksimal lima persen.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, percepatan program perumahan menjadi kebutuhan mendesak. Berdasarkan data Pemprov Jateng, masih terdapat kekurangan rumah atau backlog sekitar 1,357 juta unit.
“Program pemerintah 3 juta rumah yang harus kita akselerasi di Jawa Tengah, tentu dengan kebutuhan backlog di wilayah kita. Di Jawa Tengah itu masih kekurangan hampir Rp1.357.000 rumah backlog yang harus kita siapkan,” kata Luthfi, seusai memimpin rakor tersebut.
Berkaitan dengan hal itu, lanjutnya, maka kendala-kendala yang ada harus dibahas dalam rapat bersama, baik dengan pengembang, perbankan, maupun pemerintah kabupaten/ kota. Sehingga, segala kendala yang ada bisa ditangani.
Luthfi membeberkan, sejumlah kendala yang ditemui antara lain, lambannya proses perizinan serta keterlambatan penyediaan sarana dan prasarana dasar, seperti penyaluran air bersih melalui PDAM, dan sambungan listrik dari PLN.
“Kita tadi rapat bersama untuk memecahkan permasalahan. Prinsip dengan cara kita rapat bersama ini akan melakukan suatu kolaborasi dengan para bupati/walikota berikut problemnya kita selesaikan bersama. Sehingga capaian dari 3 juta rumah di wilayah kita, bisa kita akselerasi sebagian arahan dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Perumahan,” terangnya.
Ditambahkan, Pemprov Jateng mendorong agar pelayanan perizinan dipersingkat, maksimal 10 hari kerja, termasuk proses pemecahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Hal ini agar pengembang bisa bergerak cepat, sehingga masyarakat segera memperoleh rumah layak huni,” jelas gubernur.
Hasil rapat akan ditindaklanjuti dengan surat edaran Gubernur kepada bupati/ wali kota dan pengembang. Pemprov Jateng berharap langkah tersebut mempercepat distribusi rumah layak huni, dan mendukung target pemerintah pusat dalam pelaksanaan program 3 juta rumah.
Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro menyampaikan, terkait dengan KPR FLPP, pihaknya memberikan kemudahan bagi masyarakat. Seperti, ketentuan terkait pembayaran uang muka atau DP (down payment) mulai 1 persenan. Dengan cicilan angsuran setiap bulan mulai Rp 1 juta.
“Ada bantuan Rp4 juta yang subsidi untuk DP, itu selama 20 tahun mengangsurnya Rp1 juta,” ujarnya.
KABIRO KOTA PEKALONGAN