Lampung Barat, .mediainfopol.com | Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat kembali menuai sorotan tajam. Sebuah unggahan bernada kritik keras beredar luas di media sosial, menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap wakil rakyat yang dinilai tidak benar-benar hadir dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.
Dalam unggahan tersebut, masyarakat diingatkan agar tidak berharap banyak kepada DPRD. “Jangan pernah mengadu ke dewan atau DPRD kalau ada masalah di masyarakat. Dewan pasti bela yang menguntungkan mereka, semua selesai di atas meja tanpa turun lapangan. Salam waras,” demikian isi tulisan yang kini ramai diperbincangkan.
Kritik ini mencerminkan kekecewaan publik terhadap wakil rakyat di Lampung Barat yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi. Alih-alih turun langsung ke lapangan untuk memastikan persoalan benar-benar tuntas, DPRD justru dinilai hanya mengandalkan rapat dan pembahasan di ruang sidang.
Beberapa warga juga menilai, DPRD lebih sering terlihat “diam” ketika muncul permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, seperti dugaan penyalahgunaan dana desa, kualitas pembangunan yang buruk, hingga persoalan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Publik mempertanyakan, di mana fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan secara serius oleh para wakil rakyat tersebut.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bintang Sembilan Nusantara (LBH-BSN) Lampung Barat, Budiman Pangestu, ikut angkat bicara. Ia menilai kritik masyarakat tersebut bukan tanpa alasan.
“Sudah menjadi kewajiban DPRD untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah dan memastikan kepentingan rakyat terjaga. Kalau dewan hanya sibuk rapat tanpa pernah turun ke lapangan, jelas rakyat akan kecewa. Jangan sampai DPRD hanya menjadi simbol formalitas, sementara aspirasi masyarakat diabaikan,” tegas Budiman.
Ia menambahkan, LBH-BSN siap mengawal aspirasi masyarakat dan mendesak DPRD Lampung Barat agar lebih terbuka, transparan, serta benar-benar hadir di tengah rakyat.
“Rakyat butuh tindakan nyata, bukan janji-janji politik yang berhenti di meja rapat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, DPRD Lampung Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan desakan yang berkembang di masyarakat. Publik berharap sorotan ini dapat menjadi momentum evaluasi bagi DPRD Lampung Barat untuk memperbaiki kinerja, agar tidak lagi dipandang hanya sebagai lembaga yang jauh dari rakyatnya.
Red