BOJONEGORO,mediainfopol.com – Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memimpin pelepasan 52 PNS yang purna tugas. Pelepasan dilakukan secara simbolis pada saat memimpin apel rutin di halaman Pendopo Malowopati, Bojonegoro Senin (30/5/2025). Para PNS yang purna tugas adalah masa pensiun per 1 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nurul Azizah memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada 52 PNS yang purna bakti.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas pengabdian Bapak/Ibu sekalian yang telah memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan Kabupaten Bojonegoro,” ujarnya.
Selain itu Wabup juga memaparkan data terkini mengenai jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bojonegoro. Saat ini, total ASN di Kabupaten Bojonegoro mencapai 15.200 orang, terdiri dari 7.000 lebih PNS dan 8.000 lebih Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan penambahan 2.000 lebih PPPK tahap 2, total ASN Bojonegoro akan menjadi 17.528, dengan mayoritas adalah PPPK.
“Dengan sumber daya manusia yang semakin banyak ini, program-program pemerintah harus dilaksanakan dengan lebih cepat dan maksimal,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan informasi penting terkait perhelatan besar yang akan datang. Pada 12 Juli mendatang, Bojonegoro akan menjadi tuan rumah peringatan Hari Koperasi se-Jawa Timur. Selain itu, pembentukan 530 Koperasi Merah Putih di Bojonegoro telah selesai dan tinggal menunggu penetapan.
“Ibu Gubernur menyampaikan bahwa acara ini harus disiapkan dengan matang karena seluruh anggota koperasi dari 38 kabupaten/kota akan hadir di Bojonegoro,” ungkapnya.
Nurul Azizah juga membagikan kabar gembira terkait penanganan stunting di Bojonegoro. Berdasarkan hasil evaluasi, peringkat penanganan stunting Kabupaten Bojonegoro naik signifikan dari urutan ke-27 menjadi urutan ke-9 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.
“Terima kasih kepada seluruh OPD, khususnya jajaran Dinas Kesehatan, yang telah melakukan terobosan dan sasaran tepat dalam penanganan stunting,” katanya.
Terakhir, Wakil Bupati menegaskan kembali pentingnya kelengkapan seragam dinas bagi PNS dan PPPK, khususnya penggunaan topi muts. Saat menggunakan ini kita seperti kembali ke tempo dulu.
“Bagi yang belum memakainya, segeralah memakai sesuai ketentuan, karena ini bagus digunakan seperti zaman dulu,” pungkasnya(**)