Bengkulu//Mediainfopol.Com/Pemerintah Provinsi Bengkulu resmi memulai rangkaian perencanaan strategis pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Acara yang berlangsung di Gedung Pola Kantor Gubernur Bengkulu ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Dr. H. Mian, Kamis (19/6), dan turut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Herwan Antoni, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu, jajaran Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se Bengkulu.
Musrenbang RPJMD merupakan forum penting untuk menyelaraskan visi, misi, dan arah pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian, perencanaan ini akan difokuskan pada penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Wagub Mian menyampaikan bahwa pembenahan infrastruktur, terutama jalan jalan provinsi yang menghubungkan kabupaten dan kota, menjadi prioritas utama. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata dan berdaya guna tinggi.
Infrastruktur jalan provinsi adalah urat nadi konektivitas antarwilayah. Untuk itu, kita harus membangun sinergi dan keselarasan program dengan pemerintah kabupaten/kota agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Mian.
Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur tidak hanya berorientasi pada kemudahan mobilitas, namun juga sebagai instrumen vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas layanan, serta stabilitas harga bahan pokok antarwilayah.
Selain infrastruktur, sektor kesehatan juga menjadi sorotan dalam forum ini. Wakil Gubernur Mian menyampaikan keprihatinan atas kondisi pelayanan di RSUD M. Yunus, rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Bengkulu, yang kerap mengalami kelebihan kapasitas pasien dan keterbatasan fasilitas medis.
Kami bersama Bapak Gubernur dan Pak Sekda telah melakukan inspeksi mendadak ke RSUD M. Yunus. Kami melihat langsung bagaimana pelayanan terganggu karena kapasitas sudah sangat padat dan fasilitas belum memadai. Ini harus segera ditangani,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar pada tahun 2025 untuk mendanai rehabilitasi dan pengadaan alat kesehatan di ruang perawatan Fatmawati RSUD M. Yunus. Diharapkan, langkah ini dapat memperbaiki kualitas layanan serta memperluas daya tampung rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Bengkulu.
Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu menegaskan pentingnya menjadikan RPJMD sebagai dokumen perencanaan yang mampu menjawab dinamika dan tantangan pembangunan, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
RPJMD harus menjadi dokumen yang tidak hanya normatif, tetapi mampu beradaptasi dan menjawab kebutuhan aktual masyarakat. Ini penting agar pembangunan benar-benar berdampak,” jelasnya.
Ia juga berharap Musrenbang ini menghasilkan penyelarasan yang kuat antara rencana teknokratik, visi kepala daerah, dan aspirasi masyarakat, agar RPJMD 2025–2029 menjadi landasan pembangunan yang lebih terarah dan efektif.
Musrenbang RPJMD 2025–2029 menjadi ruang kolaborasi lintas sektor dan wilayah untuk mengintegrasikan rencana pembangunan dari tingkat daerah hingga provinsi. Pemerintah Provinsi Bengkulu menekankan bahwa keberhasilan dokumen ini sangat ditentukan oleh sinergi seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan hingga implementasi program.
Dengan semangat membangun Bengkulu yang lebih baik, Wakil Gubernur Mian menutup sambutannya dengan ajakan kepada semua pihak untuk bersama-sama menjaga kesinambungan pembangunan dan mengawal implementasi RPJMD secara berkelanjutan.
(M.Harus ak)