Bengkulu//Mediainfopol.Com/Kondisi ekonomi Provinsi Bengkulu tengah menghadapi tantangan serius akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai. Situasi ini tak hanya berdampak pada terhambatnya distribusi logistik, namun juga memengaruhi konektivitas antarpulau, khususnya ke wilayah terluar seperti Pulau Enggano. Menanggapi urgensi permasalahan tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, turun langsung ke lokasi melalui inspeksi mendadak (sidak) pada Selasa (27/5), tak lama setelah mendarat di Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu.
Dalam kunjungannya ke Pelabuhan Pulau Baai, Wapres Gibran didampingi Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, serta sejumlah pejabat kementerian terkait. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat langsung kondisi alur pelayaran yang kini semakin dangkal akibat sedimentasi yang tak ditangani secara berkala.
Ketika alur laut berubah menjadi daratan, aktivitas pelayaran terganggu. Ini bukan hanya soal pelabuhan, tapi soal ekonomi masyarakat luas, terutama akses ke Pulau Enggano yang sangat bergantung pada pelabuhan ini,” ujar Gubernur Helmi Hasan dalam pernyataannya.
Menurut Helmi, pendangkalan ini menyebabkan keterlambatan kapal masuk dan keluar pelabuhan, serta meningkatnya biaya logistik karena kapal dengan muatan besar terpaksa menunggu air pasang atau menggunakan pelabuhan lain yang lebih jauh.
Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah telah merencanakan pengerukan alur pelabuhan, yang menurut Helmi akan dimulai pada 29 Mei mendatang. Pemasangan pipa dan perlengkapan teknis lainnya telah dilakukan sebagai tahap awal pengerjaan.
Wapres Gibran menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga untuk memastikan pengerukan berjalan tepat waktu dan efisien. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mendorong penguatan infrastruktur maritim di daerah-daerah dengan posisi strategis seperti Bengkulu.
Pelabuhan Pulau Baai adalah aset vital, terutama dalam menopang distribusi logistik di pesisir barat Sumatera. Kita tidak bisa membiarkan ini terhambat terus-menerus karena persoalan teknis yang bisa dicegah,” tegas Wapres Gibran dalam keterangannya kepada wartawan.
Pendangkalan alur pelabuhan tak hanya berdampak pada sektor pelayaran dan logistik, namun juga berimbas pada perekonomian lokal. Usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergantung pada pengiriman barang serta pasokan dari luar daerah mengalami kendala. Sementara itu, Pulau Enggano yang terisolasi akibat keterbatasan akses laut menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan hambatan distribusi bantuan.
Asosiasi Logistik dan Forwarder Bengkulu mencatat adanya penurunan volume bongkar muat di Pulau Baai hingga 25% dalam tiga bulan terakhir. Pelaku usaha mendesak agar pengerukan tidak hanya dilakukan satu kali, namun menjadi agenda pemeliharaan rutin tahunan.
Selain pengerukan, Pemprov Bengkulu dan pemerintah pusat disebut tengah menyusun rencana jangka panjang penguatan infrastruktur maritim, termasuk pembangunan tanggul pengendali sedimentasi, digitalisasi navigasi pelayaran, hingga peningkatan kapasitas SDM pelabuhan.
Wapres Gibran juga meminta agar laporan perkembangan pengerjaan pengerukan disampaikan secara berkala, serta membuka ruang partisipasi publik dan media dalam pengawasan proyek ini.
Dengan langkah cepat dari pemerintah pusat dan komitmen daerah, masyarakat Bengkulu berharap aktivitas ekonomi bisa kembali pulih, distribusi barang kembali lancar, dan konektivitas dengan daerah terluar dapat terjaga.
(M.Harus ak)