Bengkulu//Mediainfopol.Com/Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Bengkulu memasuki tahap mengkhawatirkan. Dalam sepekan terakhir, antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terlihat di berbagai titik. Kondisi ini memicu keresahan masyarakat dan pelaku usaha, mengingat BBM merupakan kebutuhan vital dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
Menanggapi situasi ini, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menggelar rapat koordinasi darurat bersama PT Pertamina wilayah Bengkulu pada Minggu (25/5). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur secara tegas meminta penambahan kuota BBM untuk Provinsi Bengkulu serta mendesak adanya langkah sistemik untuk mengatasi persoalan kelangkaan yang dinilai terjadi berulang kali tanpa solusi jangka panjang.
Masalah ini bukan hal baru. Bahkan saat kondisi pelabuhan masih normal, antrean BBM sudah panjang. Maka dari itu, ini bukan semata soal teknis, tapi ada yang harus dievaluasi secara struktural dalam hal distribusi dan pengawasan,” kata Helmi dalam konferensi pers usai rapat.
Salah satu penyebab yang selama ini dikemukakan adalah pendangkalan alur laut di Pelabuhan Pulau Baai yang menghambat kapal tanker masuk. Namun, Gubernur Helmi menegaskan bahwa persoalan tidak sesederhana itu. Ia menyebut akar masalah kelangkaan BBM lebih kompleks dan memerlukan penanganan multi-sektor.
Dulu waktu alur laut masih bagus pun, Bengkulu tetap alami kelangkaan BBM. Jadi ini soal ? distribusi dan kuota BBM ditentukan secara nasional. Kita tidak bisa terus-menerus dijadikan wilayah yang kuotanya paling kecil, sementara provinsi tetangga seperti Lampung dan Sumatera Selatan tidak mengalami masalah serupa,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan segera melayangkan surat resmi kepada Menteri BUMN dan Direksi PT Pertamina. Surat tersebut berisi permintaan penambahan kuota BBM, serta permohonan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM nasional yang dinilai timpang dan tidak adil bagi daerah-daerah seperti Bengkulu.
Selain itu, Gubernur juga meminta agar sistem pengawasan diperketat, terutama terhadap BBM bersubsidi. Ia mengusulkan penguatan sistem barcode dan digitalisasi transaksi BBM untuk menekan potensi penyimpangan dan penimbunan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Di sisi lain, PT Pertamina Bengkulu melalui perwakilannya, Fauzan, mengakui bahwa penyaluran BBM ke wilayah Bengkulu saat ini sangat bergantung pada jalur darat dari Lubuklinggau dan Jambi, seiring terhambatnya distribusi laut.
Distribusi dari Palembang ke Lubuklinggau menggunakan jalur kereta api. Tapi saat ini sedang terjadi kendala operasional yang menyebabkan stok di Lubuk Linggau kosong,” jelas Fauzan.
Untuk mempercepat normalisasi suplai, pihak Pertamina saat ini tengah menjalin koordinasi intensif dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) guna mempercepat pemulihan distribusi melalui jalur darat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah bersama stakeholder terkait sedang bekerja keras untuk mempercepat pasokan BBM ke masyarakat.
Jangan panik, jangan beli berlebihan. Pemerintah serius menangani persoalan ini. Kita ingin ada keadilan distribusi, bukan hanya solusi tambal sulam setiap kali krisis terjadi,” tegas Helmi.
Kelangkaan BBM tak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tapi juga berdampak pada sektor transportasi umum, distribusi logistik, hingga aktivitas pertanian dan perikanan. Banyak pelaku usaha mengeluhkan biaya operasional meningkat akibat harus membeli BBM dari pengecer dengan harga tinggi.
Para pengamat energi menilai, kelangkaan ini menjadi sinyal penting perlunya reformasi dalam sistem pendistribusian BBM nasional. Bengkulu, sebagai wilayah yang selama ini kerap berada di posisi ‘penerima paling akhir’, harus diperhatikan agar tidak terus menjadi korban dari sistem distribusi yang tidak proporsional.
(M.Harus ak)