Gresik, Media INFOPOL.
Di tengah sorotan publik menjelang Hari Raya Idulfitri, jajaran Asosiasi Kepala Desa (AKD) di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, menegaskan komitmen mereka dalam menjaga integritas dan transparansi dalam setiap aktivitas organisasi. Klarifikasi ini disampaikan sebagai tanggapan atas isu liar yang sempat beredar terkait dugaan pungutan tidak resmi kepada para kepala desa.
Dalam pernyataan resmi yang diterima redaksi, perwakilan AKD menyampaikan bahwa roda organisasi desa dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah dan gotong royong. Mereka menegaskan tidak pernah ada instruksi pengumpulan dana secara wajib, apalagi yang bersifat memaksa.
“Setiap kegiatan internal organisasi kami selalu disampaikan secara terbuka dan bersifat sukarela. Tidak ada unsur paksaan, apalagi pungutan liar,” ujar salah satu anggota AKD Driyorejo.
Hal senada disampaikan oleh beberapa kepala desa di wilayah tersebut. Mereka menegaskan bahwa komunikasi antar kepala desa selama ini berlangsung dalam semangat kebersamaan dan saling mendukung, khususnya dalam menyambut hari besar keagamaan.
“Yang kami lakukan hanyalah iuran sukarela sebagai bentuk solidaritas menyambut Idulfitri. Jumlahnya kecil, dan sepenuhnya opsional,” ujar seorang kepala desa.
Di tingkat kabupaten, pengurus AKD juga menegaskan bahwa tidak pernah ada instruksi atau arahan untuk melakukan pengumpulan dana, baik untuk instansi hukum maupun aparat penegak hukum.
“Kami menjunjung tinggi aturan dan tidak akan mentolerir pelanggaran hukum dalam bentuk apapun. Segala kegiatan sosial maupun aspirasi organisasi selalu dibicarakan secara terbuka dan terdokumentasi dalam notulensi,” tegas salah satu pengurus AKD Kabupaten.
Langkah klarifikasi ini mendapat apresiasi dari sejumlah tokoh masyarakat yang menilai pentingnya akuntabilitas dalam tubuh organisasi desa. Mereka berharap isu serupa tidak dimanfaatkan sebagai komoditas politik menjelang momen-momen sensitif seperti hari raya.
Sementara itu, Ketua AKD Driyorejo, Kasmadi, turut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan pernyataan apapun terkait isu dugaan pungutan THR, seperti yang diberitakan oleh salah satu media online.
“Saya tidak pernah membuat pernyataan seperti yang dimuat di media tersebut. Itu tidak benar dan tidak pernah saya sampaikan,” tegas Kasmadi.
Sebagai tambahan, AKD Driyorejo terus mengintensifkan forum komunikasi terbuka antar desa guna memperkuat sinergi serta menjaga nama baik lembaga desa di mata publik. Red.