Kediri Kota – Mediainfopol.com
Polres Kediri Kota mencatat sebanyak ratusan kasus kriminalitas dan narkoba yang ditangani selama tahun 2024. Tak hanya perkara, jumlah pelanggaran lalu lintas mengalami peningkatan mencapai 98 persen. Hal itu disampaikan Kapolres Kedidi saat konferensi pers akhir tahun 2024 di Gedung Rupatama Polres Kediri Kota, Senin (30/12/2024).

Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si. menyampaikan, tahun 2024 merupakan tahun yang spesial baginya karena ada dua agenda besar pesta demokrasi yakni Pilpres dan Pileg serta Pilkada. Hal Ini merupakan pengalaman yang baik dan pelajaran yang luar biasa bagi dirinya maupun jajaran Polres Kediri Kota bersama pemerintah TNI, stakeholder terkait dalam Kamtibmas.

“Alhamdulillah pelaksanaan Pilkada Pilpres, dan Pileg di wilayah hukum Polres Kediri Kota berjalan baik dan kondusif,” katanya, Senin (30/12/2024).

Dalam rilis akhir tahun 2024, AKBP Bramastyo Priaji, S.H. S.I.K., M.Si. mengatakan, ada sebanyak 244 kasus kriminalitas selama tahun 2024 yang terjadi di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Bila dibandingkan tahun 2023, jumlahnya mengalami peningkatan mencapai 272 kasus.

“Jumlah kasus tahun 2024 mengalami penurunan dari pada tahun 2023 yakni sebanyak 28 kasus atau 10 persen

Untuk kasus narkoba selama tahun 2024, Bramastyo menyebut, mengalami peningkatan dari 86 kasus menjadi 90 kasus. Namun demikian, hal tersebut menunjukkan keaktifan dari anggota satresnarkoba dan polsek jajaran dalam rangka mengungkap kasus peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Dari total 90 kasus dengan rincian narkotika, obat keras berbahaya (okerbaya), hingga minuman keras (miras).

“Jumlah tersangka ada 108 orang tahun 2023, sementara tahun ini ada 141 tersangka,” tuturnya.

Di bidang lalu lintas, lanjut Kapolres, mengalami peningkatan yang signifikan terkait pelanggaran lalu lintas yakni 98 persen. Namun demikian, peningkatan tersebut bukan menunjukkan masyarakat Kabupaten dan Kota Kediri tidak disiplin, tetapi anggota lebih rajin dan aktif untuk melakukan penindakan pelanggaran disiplin di jalan. Apalagi, ada pengembangan sistem tahun 2023 lalu lebih mengedepankan kualitas penindakan elektronik atau ETLE dan statis.

“Karena anev ditutup kurang maksimal dalam mendisiplinkan pengendara, maka tahun 2024 penindakan secara mobile dan tindakan tilang. Itu juga termasuk memberikan peneguran kepada pengendara,” tambah AKBP Bramastyo.

Semoga sinergitas dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini terus kita jaga bersama, demi menciptakan wilayah hukum Polres Kediri Kota yang aman, nyaman dan sejahtera masyarakatnya,” tutup Kapolres Kediri Kota dalam rilisnya.

Sementara itu Kasat Resnarkoba Polres Kediri Kota Iptu Bowo Tri Kuncoro menambahkan, dari pengungkapan 90 kasus selama tahun 2024 dengan rincian sebanyak 57 narkotika, 32 okerbaya, dan 1 minuman keras. Sedangkan jumlah tersangka sebanyak 141 orang terdiri dari 133 laki-laki dan 9 perempuan.

“Pengungkapan narkoba tahun 2024 sebanyak 90 kasus dan 2023 lalu sebanyak 86 kasus. Jadi mengalami kenaikan sebanyak 4 atau 4,6 persen,” tuturnya.

Adapun barang bukti yang disita Satresnarkoba Polres Kediri Kota selama tahun 2024 terdiri dari sabu-sabu seberat 566, 64 Gram, Ganja 1.530, 97 Gram, 6.750 butir pil dmp, 312.391 butir pil dobel L, tiga bungkus nasi dicampur serbuk pil dobel L, 41 tablet 1 mg pil warna hijau merk Alganax serta 10 tablet pil salut 1 mg merk Zypraz.

Selanjutnya, 785 tablet pil salut selaput merk Amitriptyline Hydrochoride, 70 tablet pil salu selaput merk Amitriptyline HCL, handphone, hingga ratusan botol berisi minuman keras berbagai merk.

“Total barang bukti sabu-sabu tahun 2024 sebanyak 566,64 gram dan meningkat sebanyak 327, 51gram,” tutup Iptu Bowo Kuncoro
(Dok.polhms/wahyu)

By wahyu

You missed

Kepala BKN ke Jember, Apresiasi Kebijakan Pengangkatan Ribuan PPPK Diskominfo Jember – Pemerintah Kabupaten Jember kembali menegaskan posisinya sebagai daerah yang berani mengambil langkah strategis dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan olahraga bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang digelar di Alun-Alun Nusantara Jember, Jumat (9/1/2026). Kehadiran Kepala BKN Pusat di Jember menjadi penanda penting sekaligus pengakuan nasional atas kebijakan progresif Pemkab Jember dalam memperjuangkan kepastian status pegawai, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu. Jember tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah pengangkatan P3K paruh waktu terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 8.000 orang. Bupati Jember, Gus Fawait, menyampaikan bahwa kunjungan Kepala BKN ke Jember merupakan bentuk apresiasi sekaligus penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. “Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Kepala BKN Pusat. Beliau datang ke Jember sebagai bentuk komitmen dan apresiasi karena Jember hari ini memperjuangkan nasib PPPK dan PPPK paruh waktu terbesar di Indonesia,” ujar Gus Fawait. Ia mengakui bahwa pengangkatan ribuan PPPK berdampak signifikan terhadap kondisi fiskal daerah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD sepakat bahwa kejelasan status pegawai yang telah mengabdi selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun adalah bentuk penghormatan terhadap pengabdian. Gus Fawait juga menegaskan kebijakan Pemkab Jember yang tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam APBD Tahun Anggaran 2026. “Di saat pemerintah provinsi dan banyak kabupaten/kota lain melakukan penyesuaian bahkan pemotongan TPP, Jember memilih mempertahankan TPP. Ini berarti secara rasio APBD, Jember justru melakukan penguatan kesejahteraan ASN,” jelasnya. Kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan DPRD Jember dan diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga motivasi, integritas, serta kualitas pelayanan publik. “Sebagai bentuk komitmen, insya Allah ASN Jember akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” imbuh Gus Fawait. Sementara itu, Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh memberikan apresiasi tinggi atas keberanian dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperjuangkan ASN dan P3K. “Pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu di Jember berjalan sangat baik. Delapan ribu PPPK paruh waktu itu angka yang sangat besar, salah satu yang terbesar di Indonesia,” ujar Prof. Zudan. Ia menilai kebijakan Jember sebagai contoh konkret keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengabdian pegawai, sekaligus bukti keseriusan kepala daerah dalam membangun birokrasi yang manusiawi. “Ini adalah wujud perjuangan luar biasa. Maka mari kita bantu Bupati dan Wakil Bupati Jember dengan cara meningkatkan kinerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya. Kegiatan olahraga bersama ini menjadi lebih dari sekadar agenda kebersamaan. Ia menjelma sebagai simbol kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem kepegawaian yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada pengabdian. Melalui pengangkatan PPPK terbesar secara nasional, kebijakan mempertahankan TPP, serta penataan administrasi kepegawaian, Kabupaten Jember menegaskan diri sebagai daerah yang berani mengambil risiko fiskal demi kepastian status, martabat, dan masa depan para ASN.