KOTA KEDIRI – Mediainfopol.com
Bawaslu Kota Kediri
Mengadakan kegiatan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada pemilihan daerah tahun 2024. Dengan mengundang beberapa lembaga dan Ormas serta OKP, Banom dan elemen masyarakat lainnya.
Dalam rangka upaya meningkatkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pilkada serentak Tahun 2024.
Kegiatan ini berlangsung di ruang Cendrawasih Insumo Hotel Jalan Urip Sumoharjo Kota Kediri, Senen (28/10/2024) pukul 10.30 WIB.
“Kegiatan ini menghadirkan tiga pemateri yaitu Wahyudi, Hari Tri Wasono dan Tanto Djauhari. Materi yang disampaikan berkaitan tolak politik uang dan disinformasi terkait berita hoax dan Informasi yang tidak benar dan tidak sesuai fakta yang semestinya.
Hartono selaku Anggota Bawaslu Kota Kediri Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas menyampaikan bahwa kegiatan peran aktif masyarakat dalam rangka pengawasan Pilkada 2024 sangat penting dilakukan.
“Kegiatan ini menghadirkan sekitar 150 orang terdiri dari OKP, Banom dan elemen masyarakat yang ada di Kota Kediri agar ikut andil dalam partisipasi pengawasan Pilkada serentak 2024, ” ucap Hartono.
Lanjut Hartono, salah satunya yang perlu diawasi terkait maraknya berita hoax baik di media sosial dan media apapun ikut mengawasi dan dilaporkan ke Bawaslu Kota Kediri.
“Peran aktif OKP dan masyarakat sangat penting dalam rangka partisipasi karena keterbatasan personil Bawaslu Kota Kediri baik di Kota, Kecamatan dan Kelurahan, ” ujarnya.
Dijelaskan Hartono bahwa partisipasi masyarakat dan OKP dalam bentuk pengawasan dalam proses kampanye dan terkait berita hoax yang ada media sosial itu bisa diawasi. Ketika ada infornasi di media sosial tidak sesuai dengan fakta pemilik akun nya bisa dilaporkan.
Selain itu, terkait suku, agama, ras dan antar golongan (sara) ketika mengandung unsur tersebut pada saat kampanye juga bisa dilaporkan, ” Ujarnya.
Hartono juga menambahkan peran masyarakat terkait tolak politik uang juga mulai hari ini sampai hari pemungutan suara harus diawasi.
“Masyarakat dan OKP harus ikut mengawasi semuanya, karena kalau ada pelanggaran-pelanggaran bisa melaporkan ke Bawaslu, ” Pungkasnya.
(Whyu)