Lubuk Linggau// mediainfopol.Com/ 5 Juni 2024 – Dalam upaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, Penjabat (Pj) Wali Kota Lubuk Linggau, H Trisko Defriyansa, menghadiri rapat koordinasi regional di Command Center Perkantoran Pemkot Lubuk Linggau pada Senin (5/6/2024). Rapat ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mengatasi tantangan kemiskinan yang masih menghantui beberapa daerah di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, dalam rapat tersebut memaparkan data terbaru mengenai kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem hingga Juli 2024. Muhadjir mengungkapkan bahwa upaya pemerintah menunjukkan hasil positif dengan 25 provinsi memiliki tingkat kemiskinan ekstrem kurang dari 1 persen, sementara 10 provinsi mencatat angka antara 1 hingga 5 persen, dan hanya tiga provinsi yang mencatat angka di atas 5 persen.
Muhadjir menegaskan bahwa optimalisasi realisasi dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam strategi intervensi pemerintah provinsi telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. “Peningkatan infrastruktur dan akses terhadap fasilitas dasar telah membuahkan hasil yang signifikan dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem,” tegas Muhadjir.
Penurunan kemiskinan ekstrem di Sumatera Selatan menjadi sorotan khusus dalam rapat tersebut. Pj Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, melaporkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di provinsinya terus mengalami penurunan. Pada Maret 2024, angka kemiskinan ekstrem di Sumatera Selatan mencapai 4,72 persen, turun dari 5,31 persen pada Maret 2020. Angka ini menunjukkan pencapaian yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 0,83 persen.
Elen Setiadi juga menyoroti karakteristik penduduk miskin di Sumsel, yang mayoritas berusia lanjut (60-69 tahun), tidak memiliki pekerjaan, dan berpendidikan rendah. “Pendekatan yang lebih fokus dan tepat sasaran diperlukan untuk membantu kelompok rentan ini keluar dari kemiskinan ekstrem,” ungkap Elen.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Di antaranya, Staf Ahli I Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Heri Suryanto, dan Kepala Bappedalitbang, H Emra Endi Kesuma, bersama beberapa OPD lainnya. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun dan melaksanakan strategi pengentasan kemiskinan.
Rapat koordinasi regional ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Sinergi antara berbagai pihak, peningkatan infrastruktur, serta akses terhadap fasilitas dasar diharapkan dapat terus memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat. Langkah konkret dan kerjasama yang erat diperlukan untuk memastikan kelompok rentan dapat merasakan manfaat dari upaya pengentasan kemiskinan ini, sehingga keadilan sosial dan kesejahteraan dapat tercapai di seluruh penjuru Indonesia.
(M.Harus ak)