Palopo, mediainfopol.com – Sebuah kota kecil di Sulawesi Selatan telah menorehkan beberapa kali prestasi yang spektakuler walaupun menuai persoalan proyek mangkrak hingga persoalan dana yang tidak tepat sasaran, dan sering mendapatkan demo mahasiswa. Namun Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan tetap meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah kesembilan kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Prestasi ini ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2023 oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun, kepada Penjabat (PJ) Walikota Palopo, Asrul Sani di Gedung BPK Perwakilan Sulsel di Makassar pada Selasa kemarin (21/5/2024). PJ walikota Palopo Asrul Sani yang didampingi Ketua DPRD Palopo, Hj Nurhaenih menandatangani Berita Acara Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2023.
Meraih WTP ke-9 berturut-turut Kota Palopo ini dapat dilakukan berkat kerja keras tim keuangan dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo, yang kembali berhasil mengantar daerah berjuluk Kota Idaman meraih Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, ungkap Kadis BPKAD Palopo.
Kepala BPKAD Kota Palopo, Hj. Raodatul Jannah menyampaikan bahwa opini WTP dari BPK sebanyak 9 kali berturut-turut diraih Kota Palopo berkat kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah (Pemkot) Kota Palopo. Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi khusus kepada tim anggaran dan keuangan BPKAD Palopo yang telah bekerja keras selama masa audit LHP Tahun Anggaran 2023 sehingga hasilnya opini WTP.
Namun, di balik prestasi yang spektakuler ini, terdapat satu kontradiksi yang kelam.
Ungkap beberapa aktivis di kota Palopo, Prestasi Palopo ini sangat bertentangan dengan kondisi di daerahnya. Beberapa waktu lalu, terjadi bencana alam banjir di Palopo. Banyak warga menjadi korban banjir dan tanah longsor. Proyek mangkrak hingga bangunan yang tidak tepat sasaran, hingga seringkali didemo mahasiswa akibat persoalan hukum yang banyak belum di tuntaskan oleh aparat hukum mengenai dugaan korupsi oknum pejabat di kota Palopo. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wilayah yang belum sejahtera di kota Palopo, dalam beberapa cuitan di media sosial.
Melihat prestasi yang diraih Palopo jauh berbeda dengan kondisi yang terjadi selama ini, dapat diketahui bahwa kondisi keuangan di daerah tersebut dalam porsi yang cukup besar penggunaannya dan tidak transparan serta akuntabel. Prestasi WTP ke-9 kali berturut-turut tentunya tidak mudah diraih dan tidak jauh beda dari prestasi yang diraih oleh kota-kota besar di Indonesia.
Namun, tentunya suatu prestasi yang harus dimaknai dengan lebih tepat adalah ketika suatu daerah berhasil menyikapi kondisi alamiah yang tidak bisa diprediksi dengan baik. Hal tersebut menunjukkan kepekaan dan kerja keras pemerintah daerah dalam melayani rakyatnya.
Terlepas dari itu semua, Palopo menjadi daerah yang patut dipertanyakan. Apakah Prestasi yang telah diraihnya selama 9 kali berturut-turut merupakan komitmen kuat dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memberikan kinerja terbaik dalam menyusun laporan keuangannya?
Semoga saja, ke depannya Palopo tidak hanya cukup dengan kondisi keuangan yang terjaga tetapi juga bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi secara transparan dan akuntabel. (SRF/Red)