Muara Enim mediainfopol.Com

Menjelang perayaan hari raya Idul Fitri 1445 hijriah Pj. Bupati Muara Enim, Dr. H. Ahmad Rizali, M.A., siap memastikan pasokan atau ketersediaan dan harga pangan aman. Hal itu disampaikan Pj. Bupati usai mengikuti pelaksanaan Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak secara hybrid yang dihadiri langsung oleh Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, S.E., M.M., dan Menteri Pertanian RI, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., dari Halaman Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, Senin (01/04/24).

Dalam kesempatan itu Pj. Bupati yang hadir bersama Pj. Ketua TP PKK Kab. Muara Enim, Dr. dr. Hj. Rose Mafiana, Sp.An., menerangkan meski sejumlah komoditi bahan pokok cenderung turun dan mulai stabil, pihaknya akan terus mewaspadai dengan melakukan monitoring ketersediaan bahan pokok dipasaran. Selain itu dirinya menambahkan dalam mengantisipasi lonjakan permintaan bahan pangan, pemerintah telah bekerjasama dengan sejumlah pihak terkait untuk menambah suplai demi menjaga ketersediaan sejumlah komoditi tetap aman dan cukup.

Selain itu sesuai dengan arahan Menteri Perdagangan RI, Pj. Bupati sependapat untuk memperhatikan distribusi bahan pokok agar stabilitas harga terjaga. Menteri Perdagangan RI mengungkapkan agar terus memperhatikan fluktuasi harga dipasaran agar harga yang murah tidak terlalu murah dan yang tinggi tidak terlalu tinggi sehingga tidak merugikan para petani, penjual maupun pembeli. Dalam kegiatan itu juga dilangsungkan gerakan pangan murah yang menjual beras SPHP, ikan nila, ikan lele, tepung terigu, minyak goreng, telur dan produk holtikultura lainnya.

(Herman Soetiady)

You missed

Kepala BKN ke Jember, Apresiasi Kebijakan Pengangkatan Ribuan PPPK Diskominfo Jember – Pemerintah Kabupaten Jember kembali menegaskan posisinya sebagai daerah yang berani mengambil langkah strategis dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan olahraga bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang digelar di Alun-Alun Nusantara Jember, Jumat (9/1/2026). Kehadiran Kepala BKN Pusat di Jember menjadi penanda penting sekaligus pengakuan nasional atas kebijakan progresif Pemkab Jember dalam memperjuangkan kepastian status pegawai, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu. Jember tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah pengangkatan P3K paruh waktu terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 8.000 orang. Bupati Jember, Gus Fawait, menyampaikan bahwa kunjungan Kepala BKN ke Jember merupakan bentuk apresiasi sekaligus penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. “Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Kepala BKN Pusat. Beliau datang ke Jember sebagai bentuk komitmen dan apresiasi karena Jember hari ini memperjuangkan nasib PPPK dan PPPK paruh waktu terbesar di Indonesia,” ujar Gus Fawait. Ia mengakui bahwa pengangkatan ribuan PPPK berdampak signifikan terhadap kondisi fiskal daerah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD sepakat bahwa kejelasan status pegawai yang telah mengabdi selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun adalah bentuk penghormatan terhadap pengabdian. Gus Fawait juga menegaskan kebijakan Pemkab Jember yang tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam APBD Tahun Anggaran 2026. “Di saat pemerintah provinsi dan banyak kabupaten/kota lain melakukan penyesuaian bahkan pemotongan TPP, Jember memilih mempertahankan TPP. Ini berarti secara rasio APBD, Jember justru melakukan penguatan kesejahteraan ASN,” jelasnya. Kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan DPRD Jember dan diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga motivasi, integritas, serta kualitas pelayanan publik. “Sebagai bentuk komitmen, insya Allah ASN Jember akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” imbuh Gus Fawait. Sementara itu, Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh memberikan apresiasi tinggi atas keberanian dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperjuangkan ASN dan P3K. “Pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu di Jember berjalan sangat baik. Delapan ribu PPPK paruh waktu itu angka yang sangat besar, salah satu yang terbesar di Indonesia,” ujar Prof. Zudan. Ia menilai kebijakan Jember sebagai contoh konkret keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengabdian pegawai, sekaligus bukti keseriusan kepala daerah dalam membangun birokrasi yang manusiawi. “Ini adalah wujud perjuangan luar biasa. Maka mari kita bantu Bupati dan Wakil Bupati Jember dengan cara meningkatkan kinerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya. Kegiatan olahraga bersama ini menjadi lebih dari sekadar agenda kebersamaan. Ia menjelma sebagai simbol kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem kepegawaian yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada pengabdian. Melalui pengangkatan PPPK terbesar secara nasional, kebijakan mempertahankan TPP, serta penataan administrasi kepegawaian, Kabupaten Jember menegaskan diri sebagai daerah yang berani mengambil risiko fiskal demi kepastian status, martabat, dan masa depan para ASN.