Palembang//mediainfopol.Com/ Selasa, (02/04/2024), Penjabat (Pj) Walikota Lubuklinggau H Trisko Defriyansa secara resmi menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan, Andri Yogama, di Kantor BPK Provinsi Sumsel.
Dalam sambutannya, Pj Walikota Lubuklinggau H Trisko Defriyansa menegaskan bahwa penyampaian LKPD (unaudited) ini merupakan bukti konkret dari komitmen dan kepatuhan Pemerintah Kota Lubuklinggau terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami berharap dengan adanya laporan keuangan negara ini, dapat dipertanggungjawabkan demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur,” ucapnya dengan tegas.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumsel, Andri Yogama, menyampaikan harapannya terhadap kerja sama yang erat antara Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan BPK dalam menjaga agar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat berjalan secara kondusif dan lancar. “Selain itu, kami berharap laporan keuangan daerah dapat dipertahankan dengan predikat opini tanpa pengecualian, atau bahkan lebih baik lagi,” tambahnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh penting, antara lain Inspektur, Sekwan, Imam Senen, Inspektur H Resta Irawan Putra, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Zulfikar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), H Emra Endi Kusuma, Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis), Febrio Fadilah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Achmad Asril Asri, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotiksan), M Johan Iman Sitepu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Erwin Armeidi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Firdaus Abby, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), H Dian Chandera, serta Kasat Polisi Pamong Praja (Polpp) Waliyusmas dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Lubuklinggau, Ongki Pranata.
Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan dan komitmen bersama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
(M.Harus ak)