Banyuwangi mediainfopol.com

Persiapan pembukaan program studi kedokteran Universitas Airlangga (Unair) di kampus Banyuwangi terus dilakukan. Memasuki tahap akhir, tim asesor akreditasi telah melakukan penilaian lapang guna memastikan kesiapan Unair Banyuwangi menyelenggarakan pendidikan kedokteran yang berkualitas.

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) telah melakukan asesmen lapangan untuk melihat berbagai kesiapan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam (FIKKIA) Unair Banyuwangi sebelum menyelenggarakan pendidikan.

“Alhamdulillah, tahapan demi tahapan telah dilalui Fikkia Unair untuk mewujudkan prodi kedoteran di Banyuwangi. Kami, pemkab bersama Unair terus bersinergi menyiapkan agar prodi kedokteran bisa segera dibuka tahun depan. Doakan semoga semua dilancarkan,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Minggu (24-12-2023).

“Selain untuk penyiapan SDM unggul dan memperkuat budaya akademis bersama kampus-kampus lain di Banyuwangi, kehadiran beberapa jurusan baru di Unair Banyuwangi, termasuk kedokteran, akan turut menggeliatkan perekonomian daerah,” imbuh Ipuk.

Asesmen lapangan dilaksanakan selama dua hari, 22-23 Desember 2023, di kampus FIKKIA Unair Banyuwangi. Hadir dalam assesmen tersebut Rektor Unair Prof. Dr. Mohammad Nasih, Bupati Ipuk, serta pihak dari pemkab dan Fikkia Unair Banyuwangi.

Menurut Bupati Ipuk, dibukanya prodi kedokteran akan menjadi pengungkit kualitas SDM sekaligus ekonomi warga Banyuwangi.

“Program studi ini akan menarik banyak pelajar dari berbagai daerah di Indonesia untuk datang ke Banyuwangi. Selain berdampak secara ekonomi, tentunya ini juga ikut mengerek kualitas SDM di Banyuwangi,” terang Ipuk.

Rektor Unair, Prof. Nasih menjelaskan tim asesor telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas, kurikulum, tenaga pengajar, dan infrastruktur pendukung yang akan digunakan pada prodi Kedokteran di FIKKIA Unair Banyuwangi.

“Asesmen lapangan ini menjadi penentu. Tim asesor akan memberikan rekomendasi dan menilai kelayakan kita dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran yang berkualitas,” kata Prof. Nasih. Tim asesor terdiri dari Prof.Dr. dr. Haerani rasyid dan Prof. Dr. dr. Eti Nurwening Sholikhah.

“Kita terus berupaya. Semoga prodi yang sudah lama kita persiapkan bersama Pemkab ini bisa disetujui. Sehingga tahun 2024 kita sudah bisa membuka pendaftaran mahasiswa baru,” imbuh Prof. Nasih.

Dia menjelaskan, semua persiapan telah dilakukan secara matang sesuai dengan standar. Mulai dari kelengkapan sarana prasarana hingga tenaga dosen pengajar.

“Banyuwangi sangat siap. Peralatan dan tenaga dosen cukup. Dukungan pemkab sangat besar,” Jelas Prof. Nasih.

Menurut Nasih, pembukaan prodi kedokteran di Fikkia Banyuwangi ini dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga dokter di daerah. Menurutnya, ini juga menjadi langkah untuk mengatasi sebaran tenaga dokter yang kurang merata di Indonesia.

“Ini bakal yang pertama di Indonesia, sebuah universitas ada dua prodi kedokteran. Kami pastikan prodi Kedokteran di sini berada dalam binaan penuh FKU Unair Surabaya. Sehingga kualitas penyelenggaraan dan pengajarannya terjamin,” tegasnya.

Ditambahkannya, untuk penyelenggaraan di Banyuwangi akan difokuskan pada aspek Travel Medicine. Kalau di FKU Unair Surabaya kita fokus pada tropical disease, tapi di Banyuwangi kita akan fokus pada Travel Medicine.

“Karena Banyuwangi ini kan juga tujuan destinasi wisata nasional, jadi rencana kami akan fokus masalah kesehatan terkait mobilitas wisatawan,” pungkasnya.

(sis kbiromip)

You missed

Kepala BKN ke Jember, Apresiasi Kebijakan Pengangkatan Ribuan PPPK Diskominfo Jember – Pemerintah Kabupaten Jember kembali menegaskan posisinya sebagai daerah yang berani mengambil langkah strategis dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan olahraga bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang digelar di Alun-Alun Nusantara Jember, Jumat (9/1/2026). Kehadiran Kepala BKN Pusat di Jember menjadi penanda penting sekaligus pengakuan nasional atas kebijakan progresif Pemkab Jember dalam memperjuangkan kepastian status pegawai, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu. Jember tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah pengangkatan P3K paruh waktu terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 8.000 orang. Bupati Jember, Gus Fawait, menyampaikan bahwa kunjungan Kepala BKN ke Jember merupakan bentuk apresiasi sekaligus penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. “Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Kepala BKN Pusat. Beliau datang ke Jember sebagai bentuk komitmen dan apresiasi karena Jember hari ini memperjuangkan nasib PPPK dan PPPK paruh waktu terbesar di Indonesia,” ujar Gus Fawait. Ia mengakui bahwa pengangkatan ribuan PPPK berdampak signifikan terhadap kondisi fiskal daerah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD sepakat bahwa kejelasan status pegawai yang telah mengabdi selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun adalah bentuk penghormatan terhadap pengabdian. Gus Fawait juga menegaskan kebijakan Pemkab Jember yang tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam APBD Tahun Anggaran 2026. “Di saat pemerintah provinsi dan banyak kabupaten/kota lain melakukan penyesuaian bahkan pemotongan TPP, Jember memilih mempertahankan TPP. Ini berarti secara rasio APBD, Jember justru melakukan penguatan kesejahteraan ASN,” jelasnya. Kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan DPRD Jember dan diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga motivasi, integritas, serta kualitas pelayanan publik. “Sebagai bentuk komitmen, insya Allah ASN Jember akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” imbuh Gus Fawait. Sementara itu, Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh memberikan apresiasi tinggi atas keberanian dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperjuangkan ASN dan P3K. “Pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu di Jember berjalan sangat baik. Delapan ribu PPPK paruh waktu itu angka yang sangat besar, salah satu yang terbesar di Indonesia,” ujar Prof. Zudan. Ia menilai kebijakan Jember sebagai contoh konkret keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengabdian pegawai, sekaligus bukti keseriusan kepala daerah dalam membangun birokrasi yang manusiawi. “Ini adalah wujud perjuangan luar biasa. Maka mari kita bantu Bupati dan Wakil Bupati Jember dengan cara meningkatkan kinerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya. Kegiatan olahraga bersama ini menjadi lebih dari sekadar agenda kebersamaan. Ia menjelma sebagai simbol kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem kepegawaian yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada pengabdian. Melalui pengangkatan PPPK terbesar secara nasional, kebijakan mempertahankan TPP, serta penataan administrasi kepegawaian, Kabupaten Jember menegaskan diri sebagai daerah yang berani mengambil risiko fiskal demi kepastian status, martabat, dan masa depan para ASN.