Banyuasin,Media Infopol. com Sengketa Tanah warga VS PT jadi Polemik publik)
Surat Bareskrim polri dittipidum.klasifikasi biasa, prihal; pemberitahuan pengembangan penanganan pengaduan masyarakat.Surat tersebut sudah disampaikan pada tanggal 16juni 2023,kepada Djoni jasin di Palembang.
Adapun laporan tersebut sehubungan kasus sengketa tanah warga desa Pangkalan benteng, banyuasin vs diduga PT Swarna CindeRaya(13/07/23).
Berdasarkan point point rujukan Satgas mafia tanah Bareskrim Polri, yang telah melakukan langkah langkah klarifikasi klarifikasi, penelitian dokumentasi surat tanah dan melakukan asistensi dalam penanganan laporan polisi yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimun Polda Sumsel.
Kemudian turunlah surat dari Bareskrim mabes polri Jakarta tersebut kepada Djoni jasin untuk memberitahukan bahwa Dumas tersebut di limpahkan kepada Ditreskrimun Polda Sumsel,untuk di tindak lanjuti oleh penyidik Polda Sumsel.
Menurut Djoni dia segera mengkoordinasi kan hal tersebut kepada A. Sanusi yang dianggap warga, sebagai kuasa hukum dan ketua dari Lsm Sriwijaya Corruption watch (SCW), Palembang.
Namun kuasa hukum warga ini menolak melakukan koordinasi ke Polda Sumsel, begitu menurut Djoni.
Di konfirmasi awak media, Sanusi mengatakan;
“Kito pernah ber usahan dgn polda kasus ini kan.apo hasil nyo kecewa kan. Jd kito minta dari mabes untuk dampingi kalau dari polda saja pasti jwb nyo sama sepwrti yg lama2”
Jawab Sanusi.
Sanusi justru menganggap aksi demo ke Polda Sumsel sebagai Solusi.Di senggol awak media tentang Kapolda baru sekarang, Sanusi mengatakan;
“Srlagi nama nya mafia.tanah pasti akan sama mereka masuk di jaringan itu”
Ujar nya.
Tentang mengapa dia lebih memilih untuk demo Sanusi menegaskan;
“Memotong brokkarsi .koordinasi tetap akan kita lakukan. Ini polimik tanah.pasti selalu warga yg susah .maka dari itu kita minta aparat penegqk hukum unk m3njalan kan aturan2 agar penegakkan hukum dan keadilan berjalan dgn baik”
Pungkasnya.
Warga korban mafia tanah di desa Pangkalan benteng kecamatan Talang kelapa banyuasin,yang polos.Terkait dilimpahkan nya surat Dumas dari mabes polri pusat kepada Dumas Polda Sumsel, ini membuat suasana makin kisruh.Sikap Sanusi yang terkesan tidak dipahami warga secara jelas, mengundang berbagai Asumsi.
“Dak ngerti kito, sekali bersikap ngajak demo.terus ngomong koordinasi tetap dilakukan. Nambah pening kepalak kami bae.Kalu dak sanggup mundur lah, kami nak nyari pengurus lain”
Ujar AS(39) warga kesal.
Berhubungan dengan hal tersebut diatas djoni jasin juga mengatakan;
“Saya saya sudah minta Arifin kalender dari MMK, untuk urusnya ke Polda Sumsel. Kita harus ikuti dulu arahan mabes sesuai prosedur. Kalau tidak beres juga baru demo”
Pungkas Djoni
Dari
Banyuasin
Jamhadi